Jumat, 17 Februari 2017 15:23 WIB 0 Komentar 277 Dilihat
KJRI Hong Kong Berlakukan Kode Etik Penempatan TKI

KJRI Hong Kong Berlakukan Kode Etik Penempatan TKI

Hong Kong – Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Tri Tharyat meluncurkan Kode Etik bagi Agen Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong. Kode Etik yang mulai berlaku per tanggal 1 Maret 2017 tersebut, tertuang dalam SK Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor 007/II/2017 tentang Kode Etik Agen Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong.

Kode etik tersebut merupakan pedoman teknis dalam tata laksana penempatan TKI di Hong Kong secara adil. Adapun penyusunan kode etik sudah didasarkan pada aturan yang berlaku di Indonesia dan Hong Kong. Salah satunya adalah Code of Practice for Employment Agencies 2017.

Cakupan dari kode etik tersebut meliputi kewajiban, larangan, sanksi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Kode etik tersebut juga disertai dengan kewajiban Agen dalam proses memperoleh akreditasi, kedatangan awal TKI, dan selama TKI bekerja di Hong Kong.

Dalam Kode Etik tersebut, pelanggaran kewajiban dibagi dalam 3 kategori disertai dengan sanksi sesuai dengan keputusan Tim Citizen Service KJRI Hong Kong. Ketiga kategori pelanggaran tersebut adalah:

1.    Pelanggaran ringan, sanksi berupa peringatan tertulis;
2.    Pelanggaran sedang, sanksi pemberhentian sementara kegiatan penempatan TKI;
3.    Pelanggaran berat, sanksi pencabutan tanda daftar.

Lihat Berita Yang Lain

Transformasi Asuransi TKI ke BPJS Siap Dijalankan

19 Mei 2017 0

Jakarta – Rencana transformasi asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari konsorsium asuransi TKI ke BPJS siap dijalankan. Jumat, 29 Mei 2017, Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan pembahasan [...]

Gandeng Noe Letto, Kemnaker Kembangkan Aplikasi Online bagi TKI

09 Mei 2017 0

Menaker pun menjelaskan, pemerintah sangat mengapresiasi gagasan aplikasi sistem komunikasi dan informasi bagi TKI tersebut. Karena, dengan adanya sistem komunikasi yang berbasis jejaring sosial, hal [...]

TKI Legal Prosedural: Aman, Selamat, Sejahtera

07 April 2017 0

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah TKI nonprosedural tersebut. Salah satunya yaitu melalui Satuan Tugas Pencegahan TKI nonprosedural