Kamis, 06 Juli 2017 20:33 WIB 0 Komentar 712 Dilihat
Kemnaker Tingkatkan Perlindungan TKI Melalui Satgas TKI Non Prosedural

Kemnaker Tingkatkan Perlindungan TKI Melalui Satgas TKI Non Prosedural

Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Salah satu langkah nyata yang dilakukan Kemnaker adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) TKI Non Prosedural. Sampai saat ini, Kemnaker sudah menggagas Satgas TKI Non Prosedural di 21 lokasi pemberangkatan TKI (embarkasi) maupun pemulangan TKI (debarkasi) di Indonesia.

"Satgas TKI Non Prosedural yang digagas Kemnaker sudah bekerja beberapa tahun dan berhasil mendeteksi dan mencegah penempatan TKI non prosedural," kata Sekjen Kemenaker Herry Sudarmanto mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri membuka acara Rapat Koordinasi Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural Tahun 2017 di Hotel Mercure, Jakarta pada Hari Kamis (6/7/2017).

Dikatakannya, Satgas TKI Non Prosedural melibatkan kerjasama antara Kemnaker dengan Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Imigrasi, dan Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

"Satgas diharapkan mampu melakukan kegiatan pencegahan, penanganan, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang berusaha melakukan penempatan TKI secara non prosedural," ungkapnya.

Sebagai hasil nyata kinerja Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural, pada tahun 2017 Kemnaker bekerjasama dengan Bareskrim POLRI telah dilakukan 3 kali penggeledahan di lokasi yang berbeda terhadap kantor maupun penampungan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Langkah selanjutnya, Kemnaker mencabut ijin PPTKIS yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan manusia.

"Kehadiran Satgas TKI Non Prosedural merupakan ujung tombak di daerah dalam rangka kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya," tutur Herry.

Untuk diketahui, sampai akhir 2016 Satgas TKI Non Prosedural telah berhasil melakukan pencegahan terhadap 6.306 TKI non prosedural dengan capaian tertinggi di Jawa Timur.

Sementara itu, berdasar data crisis center Badan Nasional Penempatam dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui sistem pelayanan pengaduan Calon TKI/TKI, jumlah pengaduan kasus selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 terdapat 4.894 pengaduan kasus, pada 2016 terdapat 4.756 pengaduan kasus, dan sampai bulan Mei tahun  2017 terdapat 2.111 pengaduan kasus.

Lihat Berita Yang Lain

Indonesia Tolak Program Direct Hiring Bagi Pekerja Migran di Malaysia

10 Januari 2018 0

Jakarta -- Pemerintah Indonesia menolak kebijakan pemerintah Malaysia yang memberlakukan program direct hiring terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk sektor Informal yang mulai berlaku pada [...]

Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan Perbaiki Tata Kelola Pekerja Migran

21 Desember 2017 0

Jakarta--- Untuk mewujudkan migrasi pekerja migran yang lebih baik dibutuhkan  enegakan hukum ketenagakerjaan yang tegas sebagai  bentuk kehadiran negara agar memastikan pelaksanaan [...]

Pemerintah Luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Penempatan dan Perluasa Kesempatan Kerja

20 Desember 2017 0

Jakarta--Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak-2 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu [...]