Kamis, 06 Juli 2017 20:33 WIB 0 Komentar 339 Dilihat
Kemnaker Tingkatkan Perlindungan TKI Melalui Satgas TKI Non Prosedural

Kemnaker Tingkatkan Perlindungan TKI Melalui Satgas TKI Non Prosedural

Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Salah satu langkah nyata yang dilakukan Kemnaker adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) TKI Non Prosedural. Sampai saat ini, Kemnaker sudah menggagas Satgas TKI Non Prosedural di 21 lokasi pemberangkatan TKI (embarkasi) maupun pemulangan TKI (debarkasi) di Indonesia.

"Satgas TKI Non Prosedural yang digagas Kemnaker sudah bekerja beberapa tahun dan berhasil mendeteksi dan mencegah penempatan TKI non prosedural," kata Sekjen Kemenaker Herry Sudarmanto mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri membuka acara Rapat Koordinasi Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural Tahun 2017 di Hotel Mercure, Jakarta pada Hari Kamis (6/7/2017).

Dikatakannya, Satgas TKI Non Prosedural melibatkan kerjasama antara Kemnaker dengan Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Imigrasi, dan Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

"Satgas diharapkan mampu melakukan kegiatan pencegahan, penanganan, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang berusaha melakukan penempatan TKI secara non prosedural," ungkapnya.

Sebagai hasil nyata kinerja Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural, pada tahun 2017 Kemnaker bekerjasama dengan Bareskrim POLRI telah dilakukan 3 kali penggeledahan di lokasi yang berbeda terhadap kantor maupun penampungan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Langkah selanjutnya, Kemnaker mencabut ijin PPTKIS yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan manusia.

"Kehadiran Satgas TKI Non Prosedural merupakan ujung tombak di daerah dalam rangka kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya," tutur Herry.

Untuk diketahui, sampai akhir 2016 Satgas TKI Non Prosedural telah berhasil melakukan pencegahan terhadap 6.306 TKI non prosedural dengan capaian tertinggi di Jawa Timur.

Sementara itu, berdasar data crisis center Badan Nasional Penempatam dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui sistem pelayanan pengaduan Calon TKI/TKI, jumlah pengaduan kasus selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 terdapat 4.894 pengaduan kasus, pada 2016 terdapat 4.756 pengaduan kasus, dan sampai bulan Mei tahun  2017 terdapat 2.111 pengaduan kasus.

Lihat Berita Yang Lain

Indonesia Minta Malaysia Perpanjang Program Re-hiring

06 Juli 2017 3

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan Malaysia yang memberlakukan Program Re-hiring (mempekerjakan kembali) sebagai salah satu cara menangani pekerja migran ilegal. Rehiring [...]

Transformasi Asuransi TKI ke BPJS Siap Dijalankan

19 Mei 2017 0

Jakarta – Rencana transformasi asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari konsorsium asuransi TKI ke BPJS siap dijalankan. Jumat, 29 Mei 2017, Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan pembahasan [...]

Gandeng Noe Letto, Kemnaker Kembangkan Aplikasi Online bagi TKI

09 Mei 2017 0

Menaker pun menjelaskan, pemerintah sangat mengapresiasi gagasan aplikasi sistem komunikasi dan informasi bagi TKI tersebut. Karena, dengan adanya sistem komunikasi yang berbasis jejaring sosial, hal [...]