Selasa, 28 Februari 2017 12:44 WIB 0 Komentar 268 Dilihat
Desmigratif, Wujud Komitmen Kemnaker Lindungi Buruh Migran

Desmigratif, Wujud Komitmen Kemnaker Lindungi Buruh Migran

Jakarta - Mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan nasional menjadi salah satu komitmen dari pemerintah. Perempuan yang produktif sangat diperlukan perannya, tidak hanya sebagai komponen pendukung keluarga, namun juga sebagai komponen utama pembangunan produktivitas nasional. Dalam audiensi dengan Pengurus Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (27/02/2017), Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri menyampaikan besarnya kontribusi perempuan dalam menyejahterakan keluarganya.

“Perjuangan perempuan itu bisa dilihat pada buruh migran yang berani kerja di luar negeri demi bisa kirim uang ke kampung,” kata Menaker Hanif.

Dalam audiensi ini, pengurus KUPI menyampaikan rencana penyelenggaraan Kongres bertema “Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan” yang akan diadakan pada 25-27 April 2017 di Cirebon. Salah satu bahasan yang akan dikaji dalam Kongres adalah terkait pekerja perempuan, khususnya buruh migran. Selain melaksanakan kajian tentang berbagai bahasan seputar sosial-politik-budaya, kongres tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat taktis dan strategis dari perspektif ulama perempuan, akademisi, dan praktisi pemberdayaan perempuan.

Rencana tersebut disambut baik oleh Menaker yang menjelaskan bahwa dirinya sangat mendukung kegiatan yang dapat menghasilkan solusi bagi berbagai persoalan bangsa. Menaker juga menegaskan tentang komitmen Kemnaker dalam melindungi buruh migran. Pada kesempatan ini, Menaker menjelaskan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang tengah menjadi salah satu program prioritas Kemnaker.

Program Desmigratif dirancang untuk melindungi calon buruh migran sejak proses sebelum penempatan, saat penempatan di luar negeri, hingga kembali ke daerah asal. Menaker menyebutkan bahwa seluruh proses tersebut harus aman, cepat, mudah dan berbiaya murah.

“Yang (TKI) Non-Prosedural itu kan dekat kaitannya dengan human trafficking, banyak masyarakat desa jadi korban, semoga lewat Desmigratif kita bisa tekan jumlah TKI Non-Prosedural,” jelas Menaker Hanif.

Ada empat konten kegiatan utama dari program Desmigratif, diantaranya: membangun pusat layanan migrasi, mendorong usaha produktif, menangani anak-anak TKI atau anak-anak buruh migran dalam bentuk community parenting, dan penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha.

BIRO HUMAS KEMNAKER

Lihat Berita Yang Lain

Pemerintah Pulangkan TKI Penderita Virus Otak dari Taiwan

11 November 2017 0

BANTEN----Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjemput kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Eko Wahyu Saputra [...]

Pengirim TKI Ilegal Diancam Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 15 Miliar

06 November 2017 0

JAKARTA – Sesuai degan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah disahkan DPR akhir Oktober lalu, pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Teaga Kerja Indonesia [...]

Moratorium Tidak Dicabut, Sistem Baru WNI Bekerja di Saudi Disepakati

17 Oktober 2017 3

Disamping itu, juga disepakati bahwa fungsi ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap ekspatriat RI yang mengalami masalah di Saudi.