Senin, 24 Desember 2018 16:14 WIB 0 Komentar 359 Dilihat
Calon Pekerja Migran Harus Ingat 4S

Calon Pekerja Migran Harus Ingat 4S

Ponorogo - Pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Berbagai instrumen perlindungan pun telah dibangun. Untuk itu, bagi masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran harus memahami 4S.

"Kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, agar selalu ingat 4S yaitu sadar dokumen, sadar prosedur, sadar resiko, dan sadar kompeten," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, R. Soes Hindharno mewakili Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan sambutan pada acara Peringatan Migrant Day Tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo, Senin (24/12).

Menurut Soes, 4S tersebut merupakan ikhtisar dari arah kebijakan peraturan perundang-undangan perlindungan pekerja migran yang baru. Yaitu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi beberapa persyaratan. Yaitu berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

"Pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh pemerintah pusat dan (pemerintah) daerah," kata Soes.

Adapun, koordinasi dan integrasi tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Melalui LTSA ini, calon PMI dapat mengakses layanan kesehatan, kompetensi, hingga keimigrasian dalam satu tempat. "Tujuannya untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan dan pelindungan PMI sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja di negara penempatan," terang Soes.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan Program Desmigratif (Desa Migran Produktif). Desmigratif mencakup 4 pilar, yaitu layanan migrasi; usaha produktif; community parenting; dan koperasi desmigratif. Program ini diterapkan di desa-desa kantong pekerja migran.

Soes menegaskan, program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya. "Kami berharap program ini dapat direplikasi oleh pemerintah daerah, untuk mengakselerasi terwujudnya pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Tahap Akhir Pemulangan Pekerja Migran Lewat Program Amnesti Yordania

12 Juni 2019 1

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Amman memfasilitasi kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI) dan 14 anak yang lahir dari PMI yang melakukan hubungan tidak resmi dengan laki-laki warga negara [...]

Kemnaker Fasilitasi Pemulangan ABK Markabi Phil yang Terlantar di Qatar

01 Juni 2019 0

Para ABK itu berhasil dipulangkan ke tanah air setelah terlantar di pelabuhan Ras Laffan Port Doha Qatar. Kapal berbendera Belize tersebut dioperasikan perusahaan Trelco Marine Service.

Kemnaker Terus Perbaiki Tata Kelola Untuk Lindungi Pekerja Migran

25 Mei 2019 0

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki komitmen kuat melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya [...]