Jumat, 05 Februari 2016 12:06 WIB 0 Komentar 221 Dilihat
Apjati Dukung Program Sistem Pelayanan Online Untuk TKI

Apjati Dukung Program Sistem Pelayanan Online Untuk TKI

Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melayani calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) dan TKI yang masih berada di luar negeri secara online. Pelayanan seperti ini dapat mencegah penipuan CTKI ke luar negeri baik sebagai TKI yang bekerja di sektor formal maupun TKI yang bekerja di sektor domestic worker/Pekerja Rumah Tangga (PRT).


“Untuk TKI yang berada di luar negeri terhindar dari penipuan dan memudahkan mereka untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia,” ujar Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah, dalam acara diskusi soal Pelayan TKI di Jakarta, Rabu (3/2/2016).


Menurut Ayub, pihaknya menyambut baik program pemerintah tersebut. Untuk itu, lanjutnya, Apjati menyiapkan HP android untuk dibagikan secara gratis kepada semua TKI yang akan berangkat ke luar negeri. “Kita menyiapkan HP android untuk semua TKI yang berangkat terutama TKI pekerja rumah tangga,” paparnya.


Sebelumnya, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker, Hery Sudarmanto mengatakan, untuk mencegah penipuan CTKI ke luar negeri baik sebagai TKI yang bekerja di sektor formal maupun TKI yang bekerja di sektor domestic worker, pemerintah akan segera melakukan perekrutan melalui sistem online.


Dengan sistem online maka seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahui secara pasti di negara mana butuh tenaga kerja apa, persyaratannya seperti apa, dan sebagainya. “Calon TKI tidak akan dibohongi calo lagi, seperti dirayu untuk bekerja di sebuah negara di Eropa, eh ketika akan berangkat malah diberangkatkan ke sebuah negara di Timur Tengah. Ini yang terjadi selama ini. Dan kita berusaha memberantas ini dengan sistem online,” tegas Hery.


Selain itu, Kemnaker telah melakukan uji coba sistem online untuk melayani penempatan dan perlindungan tenaga kerja untuk mensukseskan program perbaikan tata kelola penempatan TKI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program ini merupakan embrio layanan satu atap (LSA) yang saling terintegrasi antar satuan kerja perangkat daerah di Provinsi NTT.


Menteri Ketenagakerjaan, Muhamad Hanif Dhakiri mengatakan, layanan satu atap TKI ini dibutuhkan karena NTT merupakan salah satu kantong TKI yang memiliki banyak TKI dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai negara. "Pemerintah ingin memperbanyak LSA bagi TKI untuk mempermudah perizinan dan meminimalkan praktik percaloan yang terjadi selama perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI)," tandas Menaker.

Lihat Berita Yang Lain

KJRI Hong Kong Berlakukan Kode Etik Penempatan TKI

17 Februari 2017 0

Kode etik tersebut merupakan pedoman teknis dalam tata laksana penempatan TKI di Hong Kong secara adil. Adapun penyusunan kode etik sudah didasarkan pada aturan yang berlaku di Indonesia dan Hong [...]

Kepada Masyarakat Yang Ingin Kerja Ke Luar Negeri, Menaker: Jangan Berangkat Sebelum Siap

29 Januari 2017 0

Bekerja adalah hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam rangka mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera, baik bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Namun begitu, masyarakat harus [...]

Menjadi TKI Di Luar Negeri Sesuai Prosedur Adalah Bentuk Perlindungan

26 Januari 2017 0

Selain itu, Kemnaker juga terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik dalam hal tata pelaksanaan penempatan, pengawasan, maupun penanganan ketika terjadi kasus yang menimpa TKI di luar [...]