Jumat, 05 Februari 2016 12:06 WIB 0 Komentar 227 Dilihat
Apjati Dukung Program Sistem Pelayanan Online Untuk TKI

Apjati Dukung Program Sistem Pelayanan Online Untuk TKI

Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melayani calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) dan TKI yang masih berada di luar negeri secara online. Pelayanan seperti ini dapat mencegah penipuan CTKI ke luar negeri baik sebagai TKI yang bekerja di sektor formal maupun TKI yang bekerja di sektor domestic worker/Pekerja Rumah Tangga (PRT).


“Untuk TKI yang berada di luar negeri terhindar dari penipuan dan memudahkan mereka untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia,” ujar Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah, dalam acara diskusi soal Pelayan TKI di Jakarta, Rabu (3/2/2016).


Menurut Ayub, pihaknya menyambut baik program pemerintah tersebut. Untuk itu, lanjutnya, Apjati menyiapkan HP android untuk dibagikan secara gratis kepada semua TKI yang akan berangkat ke luar negeri. “Kita menyiapkan HP android untuk semua TKI yang berangkat terutama TKI pekerja rumah tangga,” paparnya.


Sebelumnya, Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker, Hery Sudarmanto mengatakan, untuk mencegah penipuan CTKI ke luar negeri baik sebagai TKI yang bekerja di sektor formal maupun TKI yang bekerja di sektor domestic worker, pemerintah akan segera melakukan perekrutan melalui sistem online.


Dengan sistem online maka seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahui secara pasti di negara mana butuh tenaga kerja apa, persyaratannya seperti apa, dan sebagainya. “Calon TKI tidak akan dibohongi calo lagi, seperti dirayu untuk bekerja di sebuah negara di Eropa, eh ketika akan berangkat malah diberangkatkan ke sebuah negara di Timur Tengah. Ini yang terjadi selama ini. Dan kita berusaha memberantas ini dengan sistem online,” tegas Hery.


Selain itu, Kemnaker telah melakukan uji coba sistem online untuk melayani penempatan dan perlindungan tenaga kerja untuk mensukseskan program perbaikan tata kelola penempatan TKI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program ini merupakan embrio layanan satu atap (LSA) yang saling terintegrasi antar satuan kerja perangkat daerah di Provinsi NTT.


Menteri Ketenagakerjaan, Muhamad Hanif Dhakiri mengatakan, layanan satu atap TKI ini dibutuhkan karena NTT merupakan salah satu kantong TKI yang memiliki banyak TKI dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai negara. "Pemerintah ingin memperbanyak LSA bagi TKI untuk mempermudah perizinan dan meminimalkan praktik percaloan yang terjadi selama perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI)," tandas Menaker.

Lihat Berita Yang Lain

TKI Legal Prosedural: Aman, Selamat, Sejahtera

07 April 2017 0

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah TKI nonprosedural tersebut. Salah satunya yaitu melalui Satuan Tugas Pencegahan TKI nonprosedural

Penempatan TKI Secara Ilegal dan Human Trafficking Akan Terus Diperangi

06 April 2017 0

enurut Sekjen Kemnaker, adanya aktivitas orang yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kasus TKI ilegal identik dengan human TPPO. Hanya saja, ada entitas yang sangat jelas membedakannya.

Menaker Larang Perusahaan Pengguna TKA Gunakan TKA Ilegal

30 Maret 2017 0

Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dakhiri melarang perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)  menggunakan TKA ilegal, menyusul banyaknya temuan TKA Tiongkok [...]