Minggu, 22 April 2018 17:14 WIB 0 Komentar 1173 Dilihat
Usai Hadiri Aksi Sosial, Menaker Jelaskan Kembali Soal Perpres TKA

Usai Hadiri Aksi Sosial, Menaker Jelaskan Kembali Soal Perpres TKA

Bekasi -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri disambut heboh oleh ibu-ibu zaman now saat menghadiri aksi sosial di Perumahan Kemang Pratama Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (22/4).

 
Alih-alih dipersilahkan duduk, kedatangan Menaker justru langsung menjadi bahan swafoto (wefie) ibu-ibu yang rela mengantri demi mendapat giliran.
Tidak hanya itu, demi memeriahkan aksi sosial  Menaker juga tak keberatan saat diminta menyumbangkan suara menyanyikan beberapa lagu dan memainkan alat musik drum. 

 
Seusai mengisi acara aksi sosial, Menaker Hanif kembali memberikan penjelasan terkait Perpres Nomor 20 Tahun 2018 terkait penggunaan tenaga kerja asing kepada para awak media yang hadir meliput aksi sosial.

 
"Saya minta masyarakat tidak salah paham. Karena perpres itu tidak membebaskan TKA. Perpres itu hanya memudahkan dari sisi prosedur dan mekanisme birokrasinya. Misalnya kalau ngurus ijin bisa seminggu kenapa sih harus sebulan," kata Hanif.

 
Hanif menambahkan  sebenarnya perpres terkait TKA itu lebih mengatur tentang teknis administrasinya agar lebih cepat dan efisien. Hal ini diperlukan agar tidak menghambat investasi dan tidak melemahkan daya saing Indonesia.

 
"Investasi penting untuk menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Karena menciptakan lapangan kerja dari APBN saja tidak cukup, "kata Hanif.

 
Dijelaskan Hanif, TKA yang masuk Indonesia juga memiliki syarat-syarat kualitatif tertentu. Misalnya mereka harus memenuhi syarat pendidikan, syarat kompetensi,hanya bisa menduduki jabatan tertentu. 

 
"TKA juga hanya boleh bekerja dalam kurun waktu tertentu, mereka harus membayar dana kompensasi, mereka hanya bisa menduduki jabatan menengah keatas. Yang pekerja kasar dulu dilarang sekarang juga dilarang," kata Hanif.

 
Kalau ada perusahaan memperkerjakan pekerja kasar itu kata Hanif itu pasti pelanggaran. "Jika ada pelanggaran pemerintah selama ini sudah membuktikan melakukan tindakan hukum secara tegas, saya sendiri turun tangan, pengawas tenaga kerja turun tangan, imigrasi turun tangan, polisi turun tangan, pemerintah daerah turun tangan,"kata Hanif.

 
"Jadi masalah TKA ini masih sangat amat terkendali. Sampai akhir 2017 jumlahnya 85rb, bandingkan dengan 9 juta TKI yang bekerja di negara lain," kata Hanif.

 
BLK

 
Dalam kesempatan ini, Menteri Hanif juga Menaker  juga menjelaskan  kepada pengunjung aksi sosial mengenai Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker.

 
"Kemnaker memiliki 17 BLK yang langsung dikelola oleh kementerian. Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia," kata Menaker Hanif.

 
Sebagai contoh adalah BLK Bekasi yang fokus pada pelatihan teknologi informasi dan komunikasi serta Teknik Elektronika.

 
"Sekarang di BLK Bekasi sedang dikembangkan kejuruan games dan animasi, menyesuaikan perkembangan zaman," ujarnya.

 
Dikatakan Hanif, BLK terbuka untuk umum tanpa ada batasan usia dan pendidikan."Siapa saja boleh ikut pelatihan dan gratis," tuturnya.
Tidak hanya itu, bagi peserta dari luar kota biaya akomodasi akan ditanggung BLK. 

 
"Ada namanya program boarding bagi peserta dari luar kota. Jadi transportasi, penginapan, dan makan akan ditanggung BLK," kata Hanif.
"Perlindungan terbaik bagi tenaga kerja adalah perlindungan skill," tutup Hanif.

 
Untuk diketahui, saat ini ada 5 BLK yang memiliki spesialisasi kejuruan pelatihan. BLK Bandung memiliki kejuruan Otomotif dan Teknik Manufaktur. BLK Semarang melatih Bisnis Manajemen dan Fashion Industry, BLK Bekasi melatih Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Elektronika, BLK Serang melatih Teknik Las dan Listrik, sementara BLK Medan melatih Konstruksi dan Pariwisata.

 
Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Sahur Bersama Pengusaha Apindo, Menaker Jelaskan Sistem Pemagangan Sistematis

19 Mei 2018 0

Riau -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk sistem pemagangan yang terstruktur, sistematis, dan masif guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kompeten.

Terbitkan Surat Edaran THR, Menaker Hanif: THR Paling Lambat H-7 Lebaran

14 Mei 2018 6

Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu [...]

Kemnaker Tingkatkan Penempatan TKI Formal dan Profesional di Kuwait

11 Mei 2018 0

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus meningkatkan  penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sifatnya profesional dan bekerja di sektor-sektor formal di [...]