Rabu, 19 September 2018 18:36 WIB 0 Komentar 2787 Dilihat
TKA yang Viral di Bekasi adalah Tenaga Ahli, Bukan Pekerja Kasar

TKA yang Viral di Bekasi adalah Tenaga Ahli, Bukan Pekerja Kasar

Bekasi -- Menindaklanjuti video viral yang beredar mengenai dugaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pekerja kasar di Bekasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan  kereta api cepat Jakarta-Bandung (PT KCIC) dan Sinohydro Co. Ltd (SINOHYDRO) selaku vendor atau kontraktor pelaksana. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelacakan dokumen izin kerja, Kemnaker tidak menemukan adanya pelanggaran izin penggunaan TKA karena TKA yang dimaksud adalah legal. Mereka memiliki  izin dan jabatannya yang sesuai.
"Kalau dilihat dari jabatannya ini adalah TKA yang profesional dan setelah kita cek memang sesuai dengan izin yang ada di Kemnaker," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri  saat membuka job fair di BBPLK Bekasi pada Rabu (19/9/2018).
Menaker Hanif meminta masyarakat tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dilebih-lebihkan terkait beredarnya video ini. Dijelaskan lebih lanjut oleh Menaker, dalam video tersebut terdapat juga tenaga kerja lokal sebagai pendamping TKA.
"Artinya ada TKI sebagai pendamping sesuai ketentuan. Nah sayangnya pendampingnya tidak mampu memberikan penjelasan kepada warga setempat sehingga menimbulkan kecurigaan dan kesan seolah-olah TKA tersebut buruh kasar dan ilegal," kata  Menaker Hanif.
Kemudian, lanjut Hanif, diperoleh informasi juga jika lokasi kejadian kebetulan dalam proses pembebasan lahan, namun warga belum menerima uang ganti rugi lahan. "Makanya ketika ada tim yang mengukur tanah maka jadi sensitif," kata Menaker Hanif.
Kedepannya, Menaker mengimbau  supaya pihak Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung harus memberikan informasi pelaksanaan pekerjaannya kepada bupati dan walikota yang daerahnya dilalui jalur pembangunan rel kereta.
"Tujuannya agar kepala desa dan ketua  rukun tetangga mendapatkan informasi kegiatan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang berada di sekitar lokasi," kata Menaker Hanif.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Sugeng Priyanto menambahkan pihaknya telah melakukan pemanggilan untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap kedua perusahaan tersebut.
“Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa para TKA tersebut tengah melakukan pengukuran dalam rangka menentukan kekuatan pembuatan pondasi konstruksi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung,” kata Dirjen Sugeng.
Dikatakan Dirjen Sugeng dalam pemeriksaan dokumen Izin Menggunakan Tenaga Kerja (IMTA) diketahui izin kerja TKA itu merupakan tenaga ahli sebagai geologist engineer, geodetic engineer, dan survey engineer. Sedangkan Bernawan Sinaga Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatakan selain memeriksa izin kerja para TKA tersebut, Kemnaker juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan  norma-norma ketenagakerjaan secara lengkap di perusahaan tersebut.
“Kita juga ingatkan kepada perusahaan agar kedepannya lebih memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat serta memberikan laporan pengunaan TKA di perusahaan dan vendornya secara rutin,” kata Direktur Bernawan. Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Menaker: Isu Serbuan TKA di Morowali Tidak Benar, Case Closed

07 Agustus 2018 0

Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan isu  serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di kawasan industri Morowali dianggap telah selesai. Hasil penyelidikan  [...]

Menaker: Proporsi TKA Masih Rasional

26 April 2018 0

Jakarta---Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri berpendapat jumlah atau angka Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia masih tergolong proporsional menyusul ramainya pemberitaan maraknya TKA menyerbu [...]

Menaker: Perpres 20/2018 Penting untuk Genjot Investasi dan Ciptakan Lapangan Kerja

25 April 2018 0

Jakarta -  Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Perpres 20/2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing. Menaker Hanif meyakinkan [...]