Selasa, 17 Januari 2017 12:21 WIB 0 Komentar 451 Dilihat
Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Perselisihan hubungan industrial merupakan kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak dan kewajiban, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun perjanjian kerja. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, pertama-tama kedua belah pihak wajib menempuh penyelesaian secara damai melalui perundingan bipartit sebelum menempuh jalan mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun pengadilan hubungan industrial.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial diantara mereka, yaitu perselisihan karena perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan diantara pengusaha dan pekerja. Dengan begitu, perundingan bipartit bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan.

Dalam melakukan perundingan biaprtit harus mendasarkan pada:

  1. Memiliki itikad baik
  2. Menaati tata tertib perundingan yang disepakati
  3. Bersikap santun dan tidak anarkis

 

Perundingan bipartit terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1)      Tahap persiapan:

  1. Pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya
  2. Apabila pekerja perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekera, dapat memberikan kuasa kepada serikat pekerja di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja dalam perundingan
  3. Pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan/atau yang diberi mandat harus menangani perselisihan secara langsung
  4. Dalam perundingan bipartit, serikat pekerja atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing
  5. Dalam hal pihak pekerja yang merasa dirugikan bukan anggota serikat pekerja dan jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang pekerja, maka harus menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakati paling banyak 5 (lima) orang dari pekerja yang merasa dirugikan
  6. Dalam hal perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, maka masing-masing serikat pekerja menunjuk wakilnya paling banyak 10 (sepuluh) orang

 

2)      Tahap perundingan:

  1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah
  2. Menyusun dan menyutui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati
  3. Dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya
  4. Para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati
  5. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja bekerja walaupun belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja
  6. Setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak
  7. Setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani para pihak, jika salah satu pihak tidak bersedia menandatangani maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah sebagaimana dimaksud
  8. Hasil akhir perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir yang sekurang-kurangnya memuat:

a)      Nama lengkap dan alamat para pihak

b)      Waktu dan tempat perundingan

c)      Pokok masalah dan obyek yang diperselisihkan

d)     Pendapat para pihak

e)      Kesimpulan atau hasil perundingan

f)       Tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan

  1. Rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak bilamana pihak lainnya tidak bersedia menandatanganinya

 

3)      Tahap selesai perundingan:

  1. Apabila mencapai kesepakatan, dibuat Perjanjian Bersama yang ditandantangani oleh para pihak dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan industrial di Pengadilan Negeri wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama
  2. Apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan

 

Dalam hal salah satu pihak meminta dilakukan perundingan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi untuk melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketengakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan.

Lihat Berita Yang Lain

Di Forum ILO, Indonesia Tegaskan Komitmen Perkuat Dialog Sosial

07 November 2018 0

Jenewa -- Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat dialog sosial antara pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan memperkuat [...]

Berbekal Bonus Demografi, Indonesia Siap Hadapi Ekonomi Digital

08 Oktober 2018 0

Bali -- Pada tahun 2020, Indonesia akan mulai memasuki fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif dan [...]

Menaker Hanif: Iklim Investasi Kondusif Ciptakan Lapangan Pekerjaan

03 Mei 2018 0

Bekasi--Pemerintah akan terus memberikan perhatian secara serius terhadap iklim investasi yang kondusif agar penciptaan lapangan kerja meningkat dan roda ekonomi terus berputar. Indonesia memerlukan [...]