Sabtu, 23 Desember 2017 11:12 WIB 0 Komentar 3493 Dilihat
Langgar Aturan Ketenagakerjaan, Pengusaha di Ambon Divonis Pidana

Langgar Aturan Ketenagakerjaan, Pengusaha di Ambon Divonis Pidana

Pengadilan Negeri Ambon memvonis hukuman pidana penjara selama 1 bulan (tidak ditahan) dengan masa percobaan 3 bulan serta denda Rp. 2000,- kepada Tjia Imanuel Ciwendro, Pimpinan CV. Sukses Lestari Multi Usaha, vonis ini dijatuhkan  atas pelanggarannya terhadap Pasal  6 ayat (4) Jo Psl 3 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuan Th 1948 No. 23.

 

“Hari ini pelanggaran aturan ketenagakerjaan tersebut telah divonis  hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Ambon. Ini bisa menjadi contoh penegakan aturan ketenagakerjaan,” kata Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan M Iswandi Hari di Jakarta, Jumat (22/12/2017).

 

Dijelaskan Iswandi, pelanggaran ini dilaporkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Nakertrans Prov. Maluku bersama barang bukti yaitu : Nota pemeriksaan  I dan II Nomor : 115/NP/2017 tgl 27 Juli 2017 dan Nomor : 179/NP/X/2017 tgl 30 Oktober 2017, dan hari ini telah keluar putusan pengadilannya.

 

Dirjen Iswandi juga menambahkan, selama ini  pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PPNS daerah untuk memantau dan menindak semua pelanggaran yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.

 

“Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berdedikasi menjalankan tugas negara untuk melakukan penegakkan hukum demi tegaknya hukum ketenagakerjaan," ucap Iswandi.

 

Dalam putusan ini tersangka melanggar pasal 6 ayat 4 UU No. 3 Tahun 1951 yang berbunyi “Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai- pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama- lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah”.

 

Berhubungan dengan pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Majikan atau wakilnya, demikian pula semua buruh yang bekerja pada majikan itu, atas permintaan dan dalam waktu sepantasnya yang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), wajib memberi semua keterangan yang sejelas-jelasnya, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, yang dipandang perlu olehnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu atau/dan pada waktu yang telah lampau.”

 

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Kemnaker Awasi K3 Sektor Konstruksi dan Industri Berbahan Bakar Berbahaya

01 Februari 2018 0

Saat ini Pemerintah Indonesia tengah gencar dalam membangun infrastruktur dan sarana penunjang produktivitas nasional dengan tujuan untuk memeratakan ekonomi. Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja [...]

Menaker Hanif Canangkan Peringatan Bulan K3 Nasional 2018

12 Januari 2018 0

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mencanangkan peringatan Hari K3 Nasional sebagai tanda dimulainya Bulan Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2018 [...]

Kemnaker Bentuk Tim Evaluasi K3 untuk Industri Pengguna Bahan Berbahaya

30 Oktober 2017 0

TANGERANG – Pasca terjadinya kebakaran di pabrik kembang api PT. Panca Buana Cahaya Sukses di Tangerang, Banten  yang menewaskan 47 pekerja, Kementrian Ketenagakerjaan segera membentuk tim [...]