Selasa, 08 Agustus 2017 17:19 WIB 0 Komentar 197 Dilihat
Kemnaker Minta Dukungan Polri Tangani TKI Ilegal dan Trafficking

Kemnaker Minta Dukungan Polri Tangani TKI Ilegal dan Trafficking

Bandung -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengajak Polri untuk bekerjasama menegakkan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam menangani  perlindungan dan pengawasan keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) ilegal yang bekerja ke luar negeri.

 
Menteri Hanif pun meminta dukungan Polri dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (trafficking) serta pencegahan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja secara ilegal melalui pintu-pintu kedatangan di berbagai wilayah Indonesia.

 
"Salah satu hal yang Kemnaker lakukan bersama Polri adalah upaya dalam menekan TKI non prosedural dan juga upaya pencegahan perdagangan manusia," kata Menaker Hanif saat mengisi Kuliah Umum di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Lembang, Bandung, Jawa Barat  pada Selasa (8/8).

 
Selama ini kata Hanif, Kemnaker menghadapi beberapa masalah terkait penegakkan hukum ketenagakerjaan. Diantaranya adalah perlindungan dan pengawasan proses keberangkatan TKI prosedural hingga pemulangannya ke tanah air.

 
"Kami masih memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan, oleh karena itu kami minta dukungan dari berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan tugas itu," ungkap Hanif.

 
Dikatakan Hanif, selain melakukan pengawasan yang ketat di pintu pemberangkatan TKI yang resmi, pemerintah  juga perlu melakukan pengawasan jalur-jalur tikus yang biasanya digunakan untuk memberangkatkan TKI non prosedural.

 
"Jalur tikus itu ada dan jumlahnya cukup banyak. Oleh karenanya pihak Kemnaker memerlukan bantuan Polri dan TNI untuk mengamankan jalur tikus ini untuk mencegah dan mengurangi TKI ilegal," ujar Hanif.

 
Dikatakan Hanif, upaya lain untuk mengurangi TKI non prosedural adalah dengan memperbaiki tata kelola pemberangkatan TKI sehingga prosesnya lebih mudah. Pengawasan serta  pencegahan pemberangkatan TKI non prosedural melalui pintu berbatasan juga perlu diawasi secara ketat.

 
Dikatakan Hanif, Kemnaker sudah melakukan langkah-langkah perlindungan tenaga kerja melalui integrasi sistem pengawasan tenaga kerja. Diantaranya adalah mengawasi bandara, pelabuhan, dan daerah-daerah perbatasan wilayah NKRI dengan negara tetangga.

 
Selain itu, Kemnaker juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan TKI. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk melakukan deteksi dini mengenai keberadaan TKI ilegal dan menindak praktek percaloan premanisme terkait pemberangkatan TKI.

 
Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Menaker Minta Dunia Usaha Bantu Perkembangan UMKM di Indonesia

15 Oktober 2017 0

Malang -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengajak seluruh dunia usaha untuk lebih optimal memberdayakan masyarakat dengan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan.

Hari Puisi Indonesia, Menaker Bacakan Puisi Karya Soekarno

04 Oktober 2017 0

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri unjuk kebolehan membaca puisi saat menghadiri agenda Hari Puisi Indonesia Tahun 2017 di Graha Bhakti Kebudayaan Taman Ismail Marzuki [...]

BLK Ambon Tingkatkan Sinergi dengan Dunia Industri

28 September 2017 5

Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon terus meningkatkan sinergi dengan dunia industri. Upaya ini dilakukan dengan dibentuknya Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) BLK Ambon.