Rabu, 15 November 2017 15:08 WIB 0 Komentar 123 Dilihat
Kemnaker Kawal Proses Peralihan Pengelolaan LNG Bontang

Kemnaker Kawal Proses Peralihan Pengelolaan LNG Bontang

Jakarta— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Bontang terkait permasalahan industri kilang gas alam cair (LNG) Kota Bontang, Kalimantan Timur.

 

Pemerintah RI, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menugaskan PT Pertamina untuk mengelola sebagai operator LNG Bontang. Sejalan dengan hal itu, PT Badak NGL selaku operator akan mengakhiri pengelolaan usahanya pada 31 Desember 2017.

 

“Dalam proses peralihan tersebut saya harap akan berjalan dengan kondusif dan memperhatikan Job Security (keberlangsungan kerja) para pekerja PT Badak NGL yang selama ini telah bekerja di Bontang,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang, di kantor Kemnaker, Jakarta (15/11/2017).

 

Dalam rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker,  Sugeng Priyanto, serta ketua LKS tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Bontang, Neni Moerniaeni (Walikota Bontang).

 

Ditambahkan Dirjen Haiyani, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina, bahwa didalam proses pengambilalihan tersebut tidak ada yang tereliminasi (semua yang telah berjalan sebelumnya secara otomatis berlanjut seperti sebelumnya).

 

“Saya juga minta kepada pihak manajemen PT Badak NGL agar mengkomunikasikan hambatan atau kendala yang dialami dalam proses tersebut kepada serikat pekerja untuk memastikan dan mendukung proses alih kelola dengan baik dan lancar sehingga tingkat produksi tetap terjaga,” ujar Haiyani.

 

Menurut Dirjen Haiyani, dalam hal pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh sesuai Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Sementara itu Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengawal proses peralihan ini agar berjalan lancar dan aman.

 

“Dalam proses transisi pengambilalihan pengelolaan perlunya dilakukan komunikasi dan koordinasi antara Perusahaan lama (PT Badak NGL), Perusahaan yang baru (PT Pertamina), serikat pekerja yang ada di perusahaan dan pemerintah pusat harus kawal proses ini,” kata Walikota Bontang Neni.

 

Diakhir pertemuan pemerintah pusat dan pemerintah Kota Bontang sepakat untuk mengawal proses peralihan pengelolaan LNG Bontang dan memastikan pekerja mendapatkan hak-haknya.

 

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Menaker: Kompetensi Sebagai Kunci Masuk Dunia Kerja

17 November 2017 1

Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri  mendorong supaya tenaga kerja Indonesia memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kompetensi.

Konsensus ASEAN Berikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pekerja Migran

17 November 2017 1

Jakarta—Para pemimpin negara-negara ASEAN telah menyepakati “ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers”  dalam  Konferensi Tingkat [...]

Inilah Kesepakatan ASEAN dalam Melindungi Pekerja Migran

15 November 2017 1

MANILA – Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)  ke-31 ASEAN di Manila, Filiphina, para pemimpin negara-negara ASEAN telah menyepakati “ASEAN Consensus on the Promotion and [...]