Selasa, 20 Juni 2017 23:26 WIB 0 Komentar 899 Dilihat
Kemnaker: Indonesia Telah Miliki 624 Standar Kompetensi Kerja

Kemnaker: Indonesia Telah Miliki 624 Standar Kompetensi Kerja

Untuk meningkatkan kompetensi kerja dan daya saing  Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan  percepatan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI).

Penerapan SKKNI di semua sektor  dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing para pekerja Indonesia  agar bisa bersaing di tingkatnasional maupun internasional, kata Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto di Jakarta pada Selasa (20/6).

Hal tersebut diungkapkan Sekjen Hery saat membuka acara “Bincang PERSpektif Trakindo” yang mengusung tema ” Sertifikasi Kompetensi Tingkatkan Kualitas SDM.”

Berdasarkan Data Kementerian Ketenagakerjaan, per bulan  Juni 2017 tercatat 624 SKKNI dari 9 sektor yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Konstruksi ; Perdagangan, Hotel dan Restoran ; Pengangkutan dan Komunikasi ; Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan sektor jasa lainnya.

SKKNI  ini menjadi  acuan dalampelatihan,  pengembangan  karier  serta peningkatan  kompetensi dan produktivitasyang diakui seluruh pemangku kepentingan dan berlaku secara nasional di wilayah Indonesia.

Sekjen Hery mengatakan investasi SDM sangat penting dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Apalagi, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 7 dengan syarat harus memiliki 113 juta pekerja berkeahlian.

‘Saat ini Indonesia baru memiliki sekitar 50 juta pekerja berkeahlian. Oleh karena itu, penerapan SKKNI dalam pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi merupakan bagian penting dari investasi SDM Indonesia,” kata Hery.

Pemerintah dikatakan Hery, telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016, antara lain menginstruksikan kepada Kementerian terkait untuk fokus kepada peningkatan kompetensi melalui pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan sertifikasi kompetensi.

Inpres ini antara lain bertujuan dilakukannya percepatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi maka lembaga-lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan menggunakan (SKKNI) yang berasal dari industri/pengguna. 

“Pemerintah berharap sektor-sektor usaha termasuk BUMN dan swasta, bekerja sama semakin erat dalam upaya peningkatan kompetensi pekerja dan pemenuhan kebutuhan industri di Indonesia melalui penerapan SKKNI ini,” Kata Hery.

Hery mengatakan  bahwa penerapan SKKNI merupakan  bagian dari upaya untuk memberikan pengakuan kompetensi terhadap SDM. Sertifikat kompetensi identik dengan pengakuan terhadap kompetensi kerja.  “Untuk itu dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi harus dilakukan secara benar dan menjamin kualitas atau mutu. Jangan hanya terkesan melakukan formalitas uji kompetensi,” kata Hery

Selama ini, kata Hery pengembangan SDM yang kompeten dan profesional untuk peningkatan daya saing nasional sudah menjadi komitmen pemerintah, sebagaimana yang tertuang dalam nawacita.  

Namun pengembangan SDM tersebut harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, seperti lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi, dan para pengusaha sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengguna tenaga kerja.

“Disinilah pentingnya keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha atau industri, lembaga diklat dan asosiasi profesi, dalam pengembangan SDM yang kompeten dan profesional.  Dan keterpaduan tersebut telah kita wujudkan antara lain melalui pengembangan SKKNI ,” kata Hery. 

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Hingga Tahap ke-8 Vokasi Industri, Diikuti 2074 SMK dan 745 Perusahaan

07 Februari 2019 0

Kementerian Perindustrian telah meluncurkan hingga delapan tahap untuk program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Sejak digulirkan pada [...]

Menaker Minta Perusahaan Serius Terapkan Manajemen K3

15 Januari 2019 2

Jakarta--Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta seluruh perusahaan dalam kegiatan usahanya mampu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara baik dan bukan [...]

Menaker Hanif: Target Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Terlampaui

09 Januari 2019 1

Target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Presiden Joko Widodo pada 2015-2019 telah berhasil terlampaui. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan,  dalam kurun waktu 2015 hingga Desember [...]