Selasa, 25 September 2018 18:17 WIB 0 Komentar 1867 Dilihat
Kemnaker Gagalkan Penempatan 20 Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Kemnaker Gagalkan Penempatan 20 Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Jakarta -- Inspeksi mendadak (Sidak) Kementerian Ketenagakerjaan  (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 20 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Singapura dan Malaysia di penampungan pekerja PT. Mangga Dua Mahkota yang berlokasi di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (24/9/2018) malam.

Sidak gabungan yang melibatkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan  Reserse Kriminal POLRI ke lokasi penampungan itu didasari laporan masyarakat yang mencurigai adanya calon pekerja migran non-presodural.

“Dalam sidak itu kami temukan fakta adanya penampungan yang tak layak dan tak sesuai aturan. Kami juga mengamankan  36 calon pekerja migran yang akan berangkat ke Singapura dan Malaysia,” kata Kasubdit Perlindungan TKI Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Yuli Adiratna, di Jakarta pada Selasa (25/9/2018).

Setelah dilakukan pemeriksaan, 20 dari 36 calon pekerja migran tak memiliki persyaratan dokumen lengkap. Sisanya sebanyak 16 pekerja migran memiliki dokumen lengkap dan empat pekerja telah memperoleh visa seraya menunggu keberangkatan.

Para PMI yang diamankan di penampungan itu berasal dari berbagai daerah antara lain Sulawesi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Bandung, Bogor, Cianjur, Medan, dan Jawa Timur.

“Untuk 20 pekerja migran yang terindikasi akan berangkat secara illegal akan kita data dan dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian  Sosial untuk selanjutnya difasilitasi dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing," kata Yuli.

Kemnaker akan terus mendalami kasus ini meskipun PT Mangga Dua Mahkota merupakan Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memperoleh izin resmi dari Kemenaker

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Luar Negeri (PPTKLN), Soes Hindharno, mengatakan Kemnaker akan memberikan sanksi tegas terhadap P3MI apabila ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundangan, terlebih yang dilakukan secara un-prosedural.

"Pemerintah akan terus mengawasi proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Jika terbukti melakukan pelanggaran, perusahaan bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas. Untuk indikasi adanya tindak pidana, kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk mendalaminya,” kata Soes.

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Menaker Minta Pemerintah Desa Bantu Lindungi Pekerja Migran

19 November 2018 0

Pasuruan -- Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhaikiri menilai pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam memfasilitasi bagi warganya yang berkeinginan menjadi pekerja migran melalui prosedur yang [...]

Pengiriman TKI Pengguna Perseorangan Tetap Dilarang

16 Oktober 2018 0

JAKARTA – Pemerintah tetap melarang penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran pada pengguna perseorangan ke kawasan Timur Tengah. Peraturan Menteri No 260 Tahun 2015 tentang [...]

Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Sistem Satu Kanal Penempatan Pekerja Migran

11 Oktober 2018 0

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia menyepakati kerjasama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) pekerja migran Indonesia. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh [...]