Kamis, 01 Februari 2018 16:27 WIB 0 Komentar 1841 Dilihat
Kemnaker Awasi K3 Sektor Konstruksi dan Industri Berbahan Bakar Berbahaya

Kemnaker Awasi K3 Sektor Konstruksi dan Industri Berbahan Bakar Berbahaya

Saat ini Pemerintah Indonesia tengah gencar dalam membangun infrastruktur dan sarana penunjang produktivitas nasional dengan tujuan untuk memeratakan ekonomi. Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja tidak boleh terabaikan.

 

“Kita meminta kepada seluruh perusahaan, baik di pemerintah maupun swasta untuk benar-benar memastikan masalah norma ketenagakerjaan dan K3. Saya juga minta perusahaan dan serikat pekerja terus membina para pekerja agar  memiliki kesadaran mengenai K3,” kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat memimpin  Apel Bulan K3 Nasional Lapangan PLTU Air Anyir pada Hari Kamis (1/2/2018).

 

Hadir dalam kesempatan ini Wakil Gubernur  Bangka Belitung, Abdul Fatah, Direktur Jenderal  Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( PPK dan K3) Sugeng Priyanto dan  GM PLN Wilayah Susiana Mutia.

 

Menaker Hanif menambahkan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai antara lain jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

 

“Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,” kata Menteri Hanif. 

 

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Tahun 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6%. Sedangkan sampai Bulan Agustus tahun 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus.

 

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

 

“Salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” kata Menaker melanjutkan.

 

Menaker juga meminta agar implementasi K3 tidak dianggap sebagai beban. Justru sebaliknya, K3 harus dijadikan sebagai investasi. Ia berujar, perusahaan yang mengabaikan K3 justru pada akhirnya harus menanggung berbagai beban materil dan moril yang besar.

 

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector atau pemegang kebijakan nasional tentang K3, sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga, SP/SB, dan masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus melakukan berbagai upaya dibidang K3. 

 

“Semua pihak harus bekerja sama agar budaya K3 benar-benar terwujud. K3 harus menjadi bagian budaya kerja,” papar Menaker.

 

Selain itu, keselamatan kerja industri yang mengolah bahan baku berbahaya, menjadi perhatian khusus. Hanif meminta pengawasan tenaga kerja, untuk lebih aktif lagi mengawasi dan mengevaluasi, terutama pada industri yang mengandung bahan berbahaya.

 

"Kami mendorong pengawasan ke industri berbahan baku berbahaya, itu lebih diperhatikan," jelasnya.

 

Kedatangan Menteri Ketenagakerjaan dan rombongan disambut dengan tarian daerah, dilanjutkan dengan apel bersama karyawan PLTU Aik Anyer serta peninjauan PLTU Aik Anyer. Dalam acara ini, diberikan pula penghargaan kepada sejumlah perusahaan penyelenggara program K3. Kemudian demo tanggap darurat oleh pihak PLN Sektor Babel.

 

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Sahur Bersama Pengusaha Apindo, Menaker Jelaskan Sistem Pemagangan Sistematis

19 Mei 2018 0

Riau -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk sistem pemagangan yang terstruktur, sistematis, dan masif guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kompeten.

Terbitkan Surat Edaran THR, Menaker Hanif: THR Paling Lambat H-7 Lebaran

14 Mei 2018 6

Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu [...]

Kemnaker Tingkatkan Penempatan TKI Formal dan Profesional di Kuwait

11 Mei 2018 0

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus meningkatkan  penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sifatnya profesional dan bekerja di sektor-sektor formal di [...]