Jumat, 07 Juli 2017 18:59 WIB 0 Komentar 218 Dilihat
Kebijakan Pengupahan Berikan Kepastian Bagi Semua Pihak

Kebijakan Pengupahan Berikan Kepastian Bagi Semua Pihak

Depok – Kebijakan pengupahan di Indonesia diatur melalu Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Aturan ini dibuat untuk memberikan kepastian bagi semua pihak, baik dunia usaha maupun pekerja.

“Dimana itu mengakomodir semua kepentingan dan aspirasi, baik dari dunia usaha maupun pekerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri usai menghadiri Promosi Doktoral Haryadi Sukamdani di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok pada Hari Jumat (7/6/2017).

Menaker menjelaskan, PP Pengupahan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun perencanaan keuangannya terkait pengupahan pekerjanya. Sedangkan bagi pekerja, PP Penguapahan memberikan kepastian adanya kenaikan upah tiap tahunnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

PP Pengupahan yang telah ditetapkan pada Oktober 2015, bertujuan untuk memberikan kepastian pelaksanaan pengupahan secara menyeluruh. Peraturan ini menjamin kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya melalui upah yang diterima sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha.

Dengan demikian, PP Pengupahan tidak hanya membenahi hal-hal prosedural saja. Namun juga menyentuh hal yang substansial dari praktek pelaksanaan pengupahan yang belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

“Justru selama ini pemerintah kan mengambil peran untuk menjembatani kepentingan dari kedua belah pihak, yang sering kali bukan hanya berbeda, tapi bahkan bertentangan,” lanjut Menaker menjelaskan.

Terkati penelitian dalam disertasi Haryadi yang berjudul ‘Pengaruh Perubahan Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Perusahaan, Studi Empiris Kebijakan Upah Minimum pada Industri Padat Karya’ tersebut, Menaker menilai bahwa kebijakan pemerintah pasti memiliki dampak terhadap dinamika perekonomian. Namun, Menaker memberikan catatan bahwa di samping faktor kebijakan pengupahan, ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dunia industri, khususnya pada industri padat karya.

“Tapi saya kira ini bisa menjadi masukan yang baik bagi pemeritah, bagi dunia usaha, dan teman-teman di serikat pekerja untuk bisa meningkatkan hubungan industrial, khususnya terkait upah minimum,” ujar Menaker.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dunia industri.

“Pemerintah juga berusaha membuat iklim bisnis yang baik, yang nyaman gitu. Sehingga ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita dengan baik dan juga membuka lapangan kerja, mengentaaskan kemiskinan dan sebagainya,” paparnya.

Turut hadir dalam sidang promosi disertasi tersebut Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Haiyani Rumondang, Menteri Pariwisata RI Arif Yahya, Ketua Komite Ekonomi dan Industri (Berkraf) Sutrisno Bachir dan sejumlah pejabat lainnya.

Lihat Berita Yang Lain

Menaker Minta Jajaran DPN Baru Tingkatkan Kajian Ketenagakerjaan

06 Maret 2017 0

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta jajaran pengurus Dewan Pengupahan Nasional (DPN) baru periode 2016-2019 untuk segera menyelesaikan perkerjaan rumah yang belum diselesaikan [...]

Kemnaker Perkuat Sinegitas dengan SP/SB dan Pengusaha

11 Agustus 2016 0

Membangun Hubungan Industrial yang efektif dan efisien membutuhkan sinergitas dari tiga elemen. Tiga elemen tersebut adalah pemerintah baik pusat dan daerah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan [...]

Tips Dirjen PHI dan Jamsos Untuk Bangun Hubungan Industrial yang Harmonis

12 Mei 2016 0

Hubungan industrial yang harmonis menjadi dambaan semua pihak terutama unsur pengusaha, pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan pemerintah. Namun demikian, hubungan industrial yang [...]