Selasa, 14 Februari 2017 14:10 WIB 0 Komentar 97 Dilihat
Ini Prinsip Pengendalian Penggunaan TKA

Ini Prinsip Pengendalian Penggunaan TKA

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menyampaikan sejumlah prinsip pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di hadapan 21 Duta Besar Negara-Negara Uni Eropa di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017). Ada 3 prinsip pengendalian penggunaan TKA di Indonesia. 


"Pertama, tentunya pemberi kerja harus memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk," ujar Menaker. 


Menaker menambahkan, TKA yang bekerja di Indonesia juga harus dipekerjakan oleh pengguna yang berbadan hukum dan orang perseorangan tentunya dilarang mempekerjakan TKA. Selain itu, TKA juga harus dipekerjakan pada jabatan tertentu dan waktu tertentu, sehingga tidak semua jabatan dapat diduduki oleh TKA.


"Terkait pengawasan TKA Kemnaker memiliki 3 mekanisme" imbuh Menaker. 


Tiga mekanisme tersebut meliputi Prefentif Edukatif (sosialisasi) sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma ketenagakerjaan, Represif Non Justisia (Nota Pemeriksaan) upaya paksa di luar lembaga pengadilan, dan Represif Pro Justisia (penyidikan) upaya paksa melalui lembaga pengadilan.


Untuk diketahui, pengawasan ketenagakerjaan di dasarkan pada kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat, keseragaman implementasi, kebebas dari pengaruh dan tekanan serta objektivitas.


Selain sebagai suatu fungsi publik, kerjasama yang erat antara pengawas ketenagakerjaan, pengusaha dan pekerja (kader norma ketenagakerjaan dan komite pengawasan ketenagakerjaan), juga menjadi bagian dari prinsip utama pengawasan ketenagakerjaan selain kerjasama yang efektif dengan institusi lain dan orientasi terhadap pencegahan.


Peran kunci pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk mendorong, mempromosikan, menginformasikan, memberikan edukasi, melakukan persuasi, mempengaruhi dan menjamin implementasi dari peraturan perundangan ketenagakerjaan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Lihat Berita Yang Lain

Menaker Hanif Minta Program CSR Perusahaan Bantu Pengembangan SDM

18 Agustus 2017 0

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri  mengajak perusahaan-perusahaan di Indonesia agar menyalurkan dana  program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pengembangan Sumber [...]

Kemnaker Integrasikan Sistem Informasi Ketenagakerjaan di Pusat dan Daerah

15 Agustus 2017 0

Dalam rangka menyatukan persepsi penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara nasional, Kementerian Ketengakerjaan menggelar workshop jejaring informasi ketenagakerjaan bertajuk "Integrasi [...]

Kemnaker Intensifkan Kemitraan Strategis dengan Dunia Industri

15 Agustus 2017 0

Bekasi-- Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran adalah dengan mengintensifkan kegiatan pelatihan kerja bagi para pencari kerja melalui Pelatihan Berbasis [...]