Selasa, 14 Februari 2017 14:10 WIB 0 Komentar 79 Dilihat
Ini Prinsip Pengendalian Penggunaan TKA

Ini Prinsip Pengendalian Penggunaan TKA

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menyampaikan sejumlah prinsip pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di hadapan 21 Duta Besar Negara-Negara Uni Eropa di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017). Ada 3 prinsip pengendalian penggunaan TKA di Indonesia. 


"Pertama, tentunya pemberi kerja harus memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk," ujar Menaker. 


Menaker menambahkan, TKA yang bekerja di Indonesia juga harus dipekerjakan oleh pengguna yang berbadan hukum dan orang perseorangan tentunya dilarang mempekerjakan TKA. Selain itu, TKA juga harus dipekerjakan pada jabatan tertentu dan waktu tertentu, sehingga tidak semua jabatan dapat diduduki oleh TKA.


"Terkait pengawasan TKA Kemnaker memiliki 3 mekanisme" imbuh Menaker. 


Tiga mekanisme tersebut meliputi Prefentif Edukatif (sosialisasi) sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma ketenagakerjaan, Represif Non Justisia (Nota Pemeriksaan) upaya paksa di luar lembaga pengadilan, dan Represif Pro Justisia (penyidikan) upaya paksa melalui lembaga pengadilan.


Untuk diketahui, pengawasan ketenagakerjaan di dasarkan pada kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat, keseragaman implementasi, kebebas dari pengaruh dan tekanan serta objektivitas.


Selain sebagai suatu fungsi publik, kerjasama yang erat antara pengawas ketenagakerjaan, pengusaha dan pekerja (kader norma ketenagakerjaan dan komite pengawasan ketenagakerjaan), juga menjadi bagian dari prinsip utama pengawasan ketenagakerjaan selain kerjasama yang efektif dengan institusi lain dan orientasi terhadap pencegahan.


Peran kunci pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk mendorong, mempromosikan, menginformasikan, memberikan edukasi, melakukan persuasi, mempengaruhi dan menjamin implementasi dari peraturan perundangan ketenagakerjaan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Lihat Berita Yang Lain

Indonesia Pertimbangkan Ratifikasi Konvensi ILO 188

27 Maret 2017 0

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja termasuk di sektor perikanan laut. Perlindungan bagi pelaut [...]

Job Fair Salah Satu Solusi Tekan Angka Pengangguran

21 Maret 2017 0

Masalah penanggulangan pengangguran merupakan pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya bagi pemerintah republik Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Laju pertambahan penduduk dan angkatan kerja di [...]

Presiden Panggil Menaker dan Kepala BNP2TKI Bahas Rencana Revisi UU TKI

21 Maret 2017 0

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo memanggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid ke Istana [...]