Kamis, 25 Februari 2016 19:49 WIB 0 Komentar 309 Dilihat
Besar Atau Kecil Angka PHK, Pemerintah Selalu Serius Menanganinya

Besar Atau Kecil Angka PHK, Pemerintah Selalu Serius Menanganinya

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dahkiri menegaskan bahwa pemerintah selalu serius menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar atau kecil angkanya. Pemerintah juga selalu mendorong adanya penyelesaian yang baik agar tidak menyisakan masalah apapun antara pengusahan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

“Baik kecil atau besar, pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap masalah PHK. Kita menanganinya dengan serius dan mendorong adanya penyelesaian yang baik,” ujar Menaker di Jakarta, Kamis (25/2/2016).

 

Untuk kesekian kalinya Menaker menyampaikan bahwa PHK dan lapangan kerja itu ibarat hidup dan mati. Ada bayi yang lahir dan ada orang yang meninggal, ada PHK ada juga lapangan kerja. Hal ini sudah menjadi  dinamika ketenagakerjaan yang akan selalu terjadi.

 

“Jika perusahaan sudah tidak bisa menghindari adanya PHK maka harus ada dialog antara pihak menejemen dengan serikat pekerja untuk menyikapi hal tersebut untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Karena PHK harus berdasarkan kesepakatan bersama,” paparnya.

 

Menurutnya, sikap dasar pemerintah terhadap persolan PHK jelas. Pertama, kalau bias jangan sampai ada PHK. Karena PHK harus dijadikan pilihan paling terakhir bagi perusahaan. Kedua, lanjut Menaker, walaupun karena satu dan lain alasan PHK harus dilakukan, maka harus didahuli dengan dialog sosial dengan serikat pekerja setempat, dan jangan sampai terjadi PHK sepihak. Ketiga, ketika PHK benar-benar terjadi, hak-hak pekerja harus dipenuhi agar tidak menyisakan masalah. Keempat, pemerintah sudah menyiapkan program-program bamper bagi korban-korban PHK.

 

“Programnya macam-macam, misalanya pelatihan kerja, ada yang berupa pelatihan wirausaha. Pelatihan kerja itu artinya mendorong orang masuk ke Balai Latihan Kerja (BLK) agar mereka bias mengakses pasar kerja dan mereka bisa masuk dunia kerja yang baru. Sedangkan pelatihan wirausaha mendorong mereka untuk berwirausaha secara mandiri. Selain itu ada juga program padat karya produktif,” jelas mantan anggota Komisi X DPR RI ini.

 

Menaker menambahkan, banyak hal yang bias dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya PHK misalnya dengan mengurangi gaji pekerja-pekerja di level atas, mengurangi fasilitas, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, serta beberapa pilihan lain yang bias dan mungkin untuk dilakukan dalam rangka menghindari PHK.

Lihat Berita Yang Lain

Menaker Hanif Ingin Predikat WTP Jadi Tradisi di Kemnaker

21 Juni 2018 0

Jakarta -- Upaya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mempertahankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara membuahkan hasil menggembirakan.

Brunei-Indonesia Sepakat Perbaiki Kerjasama Penempatan Pekerja Migran

06 Juni 2018 0

JENEWA - Brunei Darussalam dan Indonesia sepakat untuk segera memperbaharui nota kerjasama (MoU) terkait penempatan pekerja migran Indonesia di Brunei. Kesepakatan kedua negara disampaikan dalam [...]

Indonesia Perjuangkan Jaminan Hak-Hak Pelaut Korban Bajak Laut

05 Juni 2018 0

JENEWA-Indonesia secara tegas mendukung pengesahan amandemen Konvensi Pekerja Maritim (Maritime Labour Convention/MLC) yang mengatur jaminan hak-hak keuangan bagi pelaut yang menjadi korban sandera [...]