Selasa, 17 Januari 2017 11:43 WIB 0 Komentar 581 Dilihat
Tantangan dan Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN

Tantangan dan Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN

Gagasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) muncul ke permukaan sejak para pemimpin negara-negara ASEAN mengukuhkan komitmen bersama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 pada Januari 2007. Pengukuhan Komitmen bersama untuk melakukan percepatan pembentukan komunitas ASEAN di tahun 2015 tersebut, telah diusulkan ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu mengenai percepatan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN di tahun 2015, juga menjadi faktor dasar pembentukan MEA.


Di penghujung tahun 2015, MEA sebagai bentuk integritas masyarakat ASEAN dimana perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN yang telah disepakati bersama untuk menjadikan kawasan ASEAN stabil, makmur dan sangat kompetitif, resmi di berlakukan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan wilayah kesatuan pasar dan basisi produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut, tidak ada lagi hambatan arus barang, jasa, investasi modal, dan tenaga kerja terampil antar negara anggota ASEAN.


Bergulirnya MEA, cepat atau lambat pasti membawa dampak yang cukup signifikan terhadap sendi-sendi perekonomian, tak terkecuali bidang ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pihak yang meragukan kesiapan Negara dan Rakyat Indonesia untuk berproses dan keluar sebagai pemenang kompetisi antar negara-negara ASEAN ini. MEA sudah pasti menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia mengingat mutu dan daya saingnya masih tergolong rendah. Ditambah lagi, mayoritas angkatan kerja di dominasi oleh lulusan SMP ke bawah. Oleh karenanya, mutu dan akses terhadap pelatihan kerja harus terus ditingkatkan.


Selain itu, sertifikasi profesi dan akses informasi kerja di dalam dan luar negeri juga harus memadai dan disesuaikan dengan keahlian yang telah di peroleh melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Sebab, MEA menghendaki tenaga kerja profesional yang dapat masuk dan bergerak bebas antar negara ASEAN.


Tantangan Daya Saing Tenaga Kerja


Profil angkatan kerja Indonesia didominasi oleh lulusan SMP ke bawah dengan rincian lulusan SD/tidak lulus SD mencapai kisaran angka 44,27 persen (50,83 juta orang), lulusan SMP dan SMU/SMK 44,72 persen (51,35 juta) sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya mencapai kisaran 11 persen (12,64 juta). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintahan Joko Widodo lebih khususnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri dalam menjawab tantangan daya saing dengan porsi pendidikan angkatan kerja yang sedemikian rupa.


Beberapa bulan terakhir Kementerian Ketenagagakerjaan (Kemnaker) nampak menggenjot sejumlah program peningkat Sumber Daya Manusia (SDM). Program-program tersebut meliputi revitalisasi BLK, peningkatan kuota program pemagangan sampai dengan percepatan sertifikasi kompetensi. Dalam hal revitalisasi BLK, masyarakat bisa turut berpartisipasi mengamati perkembangannya melalui output yang dihasilkan oleh BLK sebagai salah satu indikator pelaksanaan program ini. Jika output yang dihasilkan BLK sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan alumni yang dihasilkan secara rerata pertahunnya bagus dan kompeten, maka BLK yang seperti ini sudah melalui tahapan program revitalisasi.


Sedangkan terkait dengan program pemagangan, selain sudah mengantongi kerjasama dengan jepang dan beberapa negara sahabat, Kemnaker untuk pertama kalinya juga menjalin kerjasama pemagangan dengan Perancis melalui penandatanganan Letter of Intent sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan keterampilan generasi muda melalui pelatihan dalam bentuk pemagangan. Gagasan percepatan seritifikasi juga terus digelorakan Kemnaker mengingat persolan sertifikasi kompetensi memiliki kedudukan penting terhadap pengakuan skill tenaga kerja. Kemnaker menggandeng Badan Naional Sertifikasi Kompetensi (BNSP) untuk merealisasikan program tersebut demi pengakuan skill tenaga kerja dalam negeri baik dalam lingkung nasional maupun internasional seperti negera-negara anggota ASEAN.


Menteri Hanif gigih memperjuangkan penguatan akses dan mutu pelatihan kerja. Namun,  Kemnaker mengalami kendala yang cukup serius dalam hal alokasi anggaran pemerintah untuk program tersebut. Menurut Hanif, Pendidikan formal dan pelatihan kerja sama pentingnya. Terlebih jika melihat profile angkatan kerja Indonesia saat ini, pelatihan kerja jelas diperlukan untuk menunjang peningkatan daya saing demi tercapainya cita-cita bersama bangsa Indonesia saat ini, yakni muncul sebagai pemenang kompetisi MEA.


Peluang Di Era MEA


Berbicara MEA, mayarakat lebih cenderung banyak terprovokasi hal-hal negatif terutama yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA). Padahal Kemnaker sudah menyusun regulasi pengendalian TKA melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 20015 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai pengganti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing.
Karena terlalu terfokus pada persoalan tersebut, banyak pihak yang mengabaikan terciptanya peluang baru dari diberlakukannya MEA. Sebab, tak hanya menyuguhkan tantangan, MEA juga memberikan mafaat dengan terbukanya peluang dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi akses pasar untuk produk barang dan jasa serta tenaga profesional dan tenaga kerja yang memilki skill.


Bangsa Indonesia harus percaya diri untuk bersaing dalam kompetisi ini dengan terus memupuk optimisme dan daya saing agar tidah menjadi penonton. Kompetisi yang ketat ini memang harus menjadi kesadaran seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan Indonesia menjadi pemenang kompetisi MEA.


Diberlakukannya MEA juga membuka kesempatan kerja yang lebih luas dengan diberlakukannya kebebasan tenaga kerja professional dan tenaga kerja yang memilki skill untuk dapat bekerja di seluruh wilayah ASEAN. Beriku beberapa sektor yang memilki peluang yang cukup besar dari manfaat diberlakukannya MEA:


1. Sektor pariwisata (Hotel, Restoran dan Kapal pesiar)

2. Konstruksi (Insinyur, Arsitek, Teknisi dan Tukang)

3. Kesehatan (Perawat)

4. Akuntan

5. Pertanian (Perkebunan)

6. Industri Elektronika

7. Industri Otomotif

8. Perikanan (Awak Kapal Perikanan)

9. Perhubungan (Laut dan Udara)

10. IT

Untuk memaksimalkan peluang tersebut, tenaga kerja Indonesia harus memilki kualifikasi dan kompetensi serta bersertifikat kompetensi sebagaimana program yang sedang dijalankan Kemnaker. Selain tenaga kerja dan pemerintah, di era MEA ini, dunia usaha juga harus harus berperan aktif dengan terus meningkatkan daya saing produk barang dan jasanya agar dapat merebut pasar ASEAN. Jelas, dunia usaha harus didukung dtenaga kerja kompeten untuk mewujudkan hal tersebut. Maka dari itu, selain meningkatkan daya saing produk, dunia usaha dituntut untuk berperan serta mengembangkan dan meningkatkan mutu SDM, serta menerapkan standarisasi dan sertifikasi bagi tenaga kerjanya.

Lihat Berita Yang Lain

120 Santri Jawa Timur Datangi Kantor Kemnaker, Ada Apa?

20 November 2017 0

Dalam kesempatan ini  Menaker  Hanif  mengingatkan agar santri tak boleh minder, bersikap manja dalam menghadapi dahsyatnya persaingan dalam realita hidup. Saat di tempa  di [...]

ASEAN Sepakati Konsensus Perlindungan Pekerja Migran

14 November 2017 0

MANILA – Salah satu keputusan penting dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Manila, Filiphina, adalah disepakatinya konsensus perlindungan bagi pekerja migran di seluruh negara [...]

Menaker Ingatkan Perusahaan Agar Sediakan Ruang Laktasi Bagi Ibu Menyusui

18 Agustus 2017 0

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan perusahaan swasta, BUMN/BUMN serta instasi pemerintah  agar menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI(ruang laktasi) [...]