Kamis, 08 September 2016 13:59 WIB 0 Komentar 285 Dilihat
RUU Maritime Labour Convention 2006 Resmi Disahkan

RUU Maritime Labour Convention 2006 Resmi Disahkan

Jakarta – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006) menjadi Undang-undang. Pemerintah sendiri berpandangan, dengan adanya konvensi ini maka perlindungan bagi dunia ketenagakerjaan pada sektor maritim akan lebih optimal, baik bagi pekerja laut dan awak kapal maupun industri perkapalan nasional.

“Selain mencerminkan komitmen kuat seluruh elemen bangsa, untuk memberikan kesejahteraan, jaminan perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar bagi para pelaut dan pencari pekerja yang akan bekerja di atas kapal, engesahan ini juga akan melindungi industri pelayaran nasional untuk dapat bersaing di dunia internasional,” kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakri, membacakan pandangan akhir pemerintah atas RUU Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 dalam Rapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Pembahasan RUU Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 telah melibatkan empat Kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemaker), Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham), dan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub). Dengan disahkannya RUU Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 menjadi Undang-undang, maka mereka yang bekerja sebagai awak kapal maupun pekerja laut akan lebih terlindungi.

“Dan memberikan kesempatan kerja bagi sekitar 10 ribu lulusan sekolah pelaut setiap tahun sebagai pekerja yang akan bekerja di atas kapal,” lanjut Menaker.

Di tengah persaingan industri perkapalan dunia, konvensi ini juga akan mampu melindungi industri perkapalan nasional dalam persaingan dengan industri perkapalan internasional, karena:

  1. Kapal Indonesia tidak akan memperoleh perlakuan yang berbeda yang diakibatkan waktu sandar yang lebih lama yang dilakukan dengan pemerikasaan secara terinci. Sehingga akan terhindar dari pengeluaran biaya yang lebih mahal untuk sandar termasuk denda keterlambatan kapal
  2. Daya saing perkapalan Indonesia juga akan meningkat dalam industri perkapalan dunia
  3. Koordinasi antas stakeholder, kementerian dan lembaga juga akan bias ditingkatkan.
  4. Awak kapal Indonesia akan lebih kompetitif serta terbukanya peluang bagi pelaut yang akan berlayar di perairan internasional,
  5. Indonesia juga akan menapat apresiasi dari dunia internasional. Karena ratifikasi MLC 2006 ini memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja laut dan awak kapal.

 “Pengesahan ini juga menunjukan eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari dan maritim. Pengesahan ini juga akan memberikan kontribusi pada upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai proros maritim,” imbuh Menteri Hanif.

Menaker juga menyampaikan, pengesahan ratifikasi harus memberikan nilai tambah kepada pelaut dan para pencari kerja yang akan bekerja di atas kapal. Begitu juga bagi industri kapal atau pemilik kapal dan operator kapal agar dapat menghadapi perasaingan di industri pelayaran global.


“Pemerintah juga menyadari dampak dari ratifikasi ini, simplifikasi, atau kodifikasi dari peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan pelaut, agar sejalan dengan substansi konvensi ini,” jelasnya.

Konvensi Maritim Internasional 2006 memperbaiki 37 konvensi ILO yang berkaitan dengan tenaga kerja maritim sektor. Sejak berlaku efektif pada 20 Agustus 2013, ada 79 negara yang telah meratifikasinya. Selain Indonesia, sejumlah negara ASEAN lainnya juga telah meratifikasinya, daintaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Lihat Berita Yang Lain

Pembiayaan Mikro Jadi Solusi Mudah Permodalan Nelayan

06 Juni 2018 0

Pembiayaan mikro bagi nelayan kini hadir untuk menjawab dan memberikan solusi mudah permodalan bagi masyarakat nelayan. Fasilitasi bantuan pendanaan bagi nelayan kecil ini merupakan amanat [...]

Hari Maritim, Momentum Jadikan Indonesia Mercusuar Dunia

23 September 2017 0

Keinginan tersebut kembali digaungkan pada masa pemerintahan Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla 50 tahun kemudian. Salah satunya adalah dengan membentuk Kemenko Bidang Kemaritiman pada tahun 2014 untuk [...]

Buka Koneksi Dengan Negara IORA, RI Selenggarakan BEC II

10 Mei 2017 0

IORA merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan didirikan pada tahun 1997. Ada 21 negara anggota IORA, yakni Australia, Comorros, Indonesia [...]