Kamis, 06 Juli 2017 14:58 WIB 0 Komentar 692 Dilihat
Program BPJS Ketenagakerjaan Harus Bisa Mengcover Tenaga Kerja Rentan

Program BPJS Ketenagakerjaan Harus Bisa Mengcover Tenaga Kerja Rentan

Jakarta – Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, terlebih para pekerja di sektor-sektor rentan. Pemerintah pun berkomitmen akan terus mendorong kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang saat ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut.

Hal ini disampaikan Plt. Dirjen Binwasnaker Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Maruli A. Hasoloan di Kantor Kemnaker pada hari Kamis, 6 Juli 2017.

“Jadi selama ini kan banyak pekerja-pekerja yang formal. Nah yang rentan itu juga memerlukan kehadiran negara,” kata Maruli menjelaskan hasil pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Kantor Kemnaker.

Pekerja rentan merupakan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang penghasilannya hanya cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya berbagai keterbatasan yang ada, mereka belum cukup mampu untuk mengikuti program jaminan sosial.

“Mendukung (kepesertaan) pekerja rentan yang dilakukan oleh BPJS (ketenagakerjaan). Sehingga BPJS (Ketenagakerjaan) itu benar-benar care memberikan perhatian kepada tenaga kerja rentan,” kata Maruli melanjutkan.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah berinovasi dengan membuat Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran). Gerakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan melalui donasi masyarakat umum atau korporasi dalam  pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan.

“Bagaimana nanti pendanaan itu bisa di CSR-kan ataupun individu-individu untuk membantu masyarakat rentan itu,” ujarnya.

Lihat Berita Yang Lain

Indonesia Sharing Informasi  Soal Pengupahan dan Jaminan Sosial  Kepada  Pemerintah Vietnam

28 November 2017 0

Dalam kunjungan ini,  pemerintah Vietnam meminta informasi, penjelasan dan sharing pengalaman tentang sistem pengupahan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang diterapkan pemerintah [...]

Pemerintah Dorong Peningkatan Kualitas Layanan dan Cakupan Kepesertaan BPJS

23 November 2017 0

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorongnya adalah diberlakukannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja [...]

Pemerintah Terus Dorong Transformasi Asuransi TKI Ke BPJS Ketenagakerjaan

11 Juli 2017 0

Proses transformasi asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari konsorsium asuransi TKI ke BPJS Ketenagaekrjaan terus dimatangkan. Diharapkan, transformasi ini mampu meningkatkan perlindungan dan [...]