Senin, 10 April 2017 15:39 WIB 0 Komentar 287 Dilihat
Persoalan Pekerja Migran Perempuan Harus Ditangani Oleh Negara Pengirim dan Negara Penempatan

Persoalan Pekerja Migran Perempuan Harus Ditangani Oleh Negara Pengirim dan Negara Penempatan

Jakarta - Tak bisa dipungkiri, pekerja migran perempuan telah memberi kontribusi besar pada pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN. Dan negara-negara ASEAN yang kondisi pekerja migrannya didominasi oleh perempuan tentu, tentu harus melihat perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja migran sebagai suatu prioritas yang harus segera diwujudkan.

Hal ini dijelaskan Budi Wikaningtyas,Kepala Seksi Kerja Sama Lembaga Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan RI pada acara  the ASEAN Committe on Migrant Worker (ACMW) Validation Workshop for the Study on Women Migrant Workers in ASEAN Economic Integration‚Äč di Hotel Morissey Jakarta hari Senin, 10 April 2017. Dalam riset hasil kerja sama UN Woman, Fredrich Ebert Stiftung (FES), The ASEAN Secretariat, dan Australian Aid tersebut, upaya untuk mewujudkan perlindungan dan promosi bagi pekerja migran Perempuan membutuhkan komitmen dari seluruh negara di kawasan.

"Workshop ini, fokus meneliti efek ekonomi akibat adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terhadap pekerja migran perempuan di ASEAN," jelasnya.

Selain itu, penelitian ini juga mengemukakan beberapa temuan lain. Salah satunya, pekerja perempuan telah mendominasi pasar kerja ASEAN, namun kebanyakan berada di level low skilled.

"ASEAN atau MEA memang fokus pada pekerja skilled. Tapi dampaknya masih banyak pekerja migran perempuan yang low skill. Pekerja skilled masih banyak didominasi yang laki-laki," terangnya.

Riset ini juga menelurkan sejumlah rekomendasi. Dimana perlu adanya action point pada regional level, receiving country, dan sending countries.

"Adanya komitmen. Solusi untuk mengatasi tantangan bersangkutan, yang harus dilakukan oleh permintaan (negara penerima) dan supply (negara pengirim)," terangnya.

Lihat Berita Yang Lain

Sidak Penampungan PMI, Tim Kemnaker Temukan 11 Calon PMI Unprosedural

07 Maret 2018 0

Dari hasil sidak ke penampungan milik perusahaan penyalur PMI, PT Madaso International Labour tersebut, didapati 11 calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara unprosedural. Sidak ini [...]

Di Forum OKI, Menteri Hanif Ajak Negara Islam Antisipasi Dampak Ekonomi Digital

22 Februari 2018 0

Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada pertemuan tingkat Menteri Ketenagakerjaan ke -4 OKI di Jeddah, Arab Saudi, Kamis 22 Februari 2018.

Kemnaker Berencana Tambah Jumlah Atase Tenaga Kerja

13 Februari 2018 0

Pemerintah berencana menambah jumlah dan kapasitas diplomatik Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) dan staf teknis Ketenagakerjaan yang bertugas di negara-negara penempatan. Hal ini dilakukan untuk [...]