Rabu, 20 April 2016 15:02 WIB 0 Komentar 260 Dilihat
Peningkatan Kapasitas Diklat ASN Jadi Kebutuhan Mendesak

Peningkatan Kapasitas Diklat ASN Jadi Kebutuhan Mendesak

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebutuhan Program Diklat tahun anggaran 2016 untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegritas dan profesional sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).


Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Abdul Wahab Bangkona, agenda ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan dan pelatihan (diklat). Fakta menunjukkan bahwa di bidang ketenagakerjaan peningkatan kapasitas baik dalam hal jumlah maupun kualitas sudah menjadi hal yang mendesak.    


"Tentu kita tahu Undang-Undang Aparatur Sipil Negera (ASN) sekarang punya hak untuk mengikuti diklat. Karna dituntut kinerja yang tinggi. Bisa lahir apa bila dia kompeten. Agar kompeten ya diklat harus ada. Untuk itulah instalasinya harus diperbaiki. Workshop hari ini tujuannya untuk meningkatkan awarnes seluruh pengelola diklat di seluruh Indonesia dibidang ketenagakerjaan untuk memahami bahwa diklat ini harus menjadi prioritas," kata Sekjen Kemnaker di sela-sela acara di Jakarta, Selasa (19/4/2016). 


Menurutnya, harus ada komitmen penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta penyiapan saran fasilitasnya. Skjen Kemnaker berharap akses diklat bagi ASN harus bisa diperoleh dimana saja, dari Sabang sampai Merauke. Selain itu harus mudah dan murah sehingga tidak perlu ada antrian untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan jabatan masing-masing.   


"Semoga semua pemerintah daerah bisa mendukung program ini. Target dari apa yang kita laksanakan hari ini adalah adanya satu sinergi. Oleh karena itu konsep regulasi, pengembangan sistem dan role standar yang dikembangkan dipusat harus diterima dengan baik di daerah. Kita workshop hari ini membicarakan hal regulasi sampai teknis," paparnya. 


Sekjen Kemnaker menambahkan, saat ini pihaknya sedang menghadapi beberapa hal seperti reformasi birokrasi, demokratisasi dan sistem otonomi daerah. Jika dulu di era sentralisasi, sekali Sekjen Kemnaker memerintahkan seorang untuk menempati posisi atau jabatan tertentu maka orang tersebut akan tetap di posisi tersebut sampai keluarnya surat keputusan baru, sekarang surat keputusan tersebut menjadi kewenangan Bupati. 


"Bupati sekarang ada 500 lebih. Artinya apa, otoritas sekarang ada di Bupati. Inilah yang sekarang harus di tingkatkan kesadarannya bahwa memindahkan orang, haruslah dengan jalur Provinsinya. Karena kapan di pindah keluar itu artinya dia keluar dari keahliannya dan pasti dia tidak bisa memahami dengan baik jobnya. Tetapi tetap saja kita harus menyadari bahwa regulasi untuk itu harus di update segera," tukas Wahab.

Lihat Berita Yang Lain

Penerimaan CPNS 2018, Kementerian Ketenagakerjaan Buka 241 Formasi

20 September 2018 18

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan. Berdasarkan pengumuman Sekretariat [...]

Penyelenggaraan Negara Butuh PNS yang Profesional

16 Juli 2018 0

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hery Sudarmanto mengatakan penyelenggaraan pemerintahan di segala sektor membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk [...]

Bersihkan Birokrasi dari Korupsi, BKN Bersama KPK Berantas ASN Tipikor

10 Juli 2018 0

Kerjasama BKN dengan KPK telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal [...]