Jumat, 30 Desember 2016 14:13 WIB 0 Komentar 241 Dilihat
Pemerintah Tegaskan TKA Yang Bekerja Di Indonesia Harus Sesuai Ketentuan

Pemerintah Tegaskan TKA Yang Bekerja Di Indonesia Harus Sesuai Ketentuan

Jakarta – Filosofi penggunaan jasa Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, ekspor, alih teknologi dan alih keahlian kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja. Hanya saja, penyalah gunaan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bisa saja terjadi. Seperti, TKA yang bekerja tidak sesuai dengan jabatan yang ada di dalam IMTA. Untuk itu, masyarakat diharapkan turut serta dalam melaporkan segala bentuk penyalah gunaan penggunaan jasa TKA kepada pihak yang berwajib.

“Perusahaan yang baik tentunya akan menggunakan TKA dengan sesuai aturan,” kata Plt. Dirjen Binwasnaker Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Maruli A. Hasoloan di Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Di Indonesia,prinsip penggunaan jasa TKA telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), diantaranya adalah:

  1. Legal, bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (pasal 42 ayat (1) UU UU Ketenagakerjaan),
  2. Sponsorship, bahwa pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan TKA (pasal 42 ayat (2) UU UU Ketenagakerjaan)
  3. Selective, bahwa TKA dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (pasal 42 ayat (4) UU UU Ketenagakerjaan), dan
  4. Security, bahwa penggunaan TKA harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tidak membahayakan keamanan negara.

“Tapi kalau ilegal itu kita memang menemukan dari kasus,” ujarnya.

Adapun, beberapa syarat dalam penggunaan TKA (Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) adalah:
  1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat  jabatan yang akan diduduki oleh TKA
  2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 tahun
  3. Membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan diklat
  4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan
  5. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia, dan
  6. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan.

Kemnaker berkomitmen akan menindak tegas kepada setiap pelanggaran dalam penggunaan TKA. Sanksi tegas akan diberikan kepada pihak TKA ilegal maupun perusahaan terkait.

“Jadi pengawasan kita bersama-sama. Kita juga melakukan koordinasi dengan kepolisian, dengan keimigrasian, pemda untuk melakukan pengawasan seperti itu,” papar Maruli.

Lihat Berita Yang Lain

Malaysia Harus Bertindak Tegas untuk Mengakhiri Perlakuan Diskriminatif Bagi Pekerja Asing

09 Juni 2017 0

Perekonomian Malaysia sangat diuntungkan dari mempekerjakan pekerja migran di beberapa sektor penting seperti manufaktur, konstruksi dan perkebunan. Namun, memastikan agar pekerja migran menerima [...]

Pentingnya Sikap Toleransi Bagi Generasi Muda Agar Terhindar Dari Isu SARA

23 Januari 2017 0

Oleh karena itu, salah satu upaya yang terus diperjuangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) saat ini adalah meningkatkan kompetensi angkatan kerja. Dengan adanya kompetensi, angkatan [...]

Isu TKA Harus Ditanggapi Secara Obyektif dan Proporsional

04 Januari 2017 0

Menaker memaparkan, keberadaan TKA ilegal merupakan salah satu persoalan yang terjadi pada banyak negara-negara dunia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terbuka saat ini. Indonesia [...]