Sabtu, 24 Februari 2018 10:56 WIB 0 Komentar 1766 Dilihat
Pemerintah Perketat Pengawasan Konstruksi, Pemberhentian Sementara Hanya Konstruksi Layang

Pemerintah Perketat Pengawasan Konstruksi, Pemberhentian Sementara Hanya Konstruksi Layang

Jakarta -- Pemerintah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi layang dan beban berat yang berisiko tinggi di seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,  Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Direktur Utama PT. Adhi Karya yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Budi Harto setelah pertemuan dengan BUMN Karya membahas langkah-langkah untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, (20/2/2018). 

Menteri Basuki mengatakan langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan pengguna layanan konstruksi. Penghentian sementara hanya dilakukan terhadap pekerjaan konstruksi layang yang termasuk dalam delapan kriteria yang telah ditetapkan Komite Keamanan Konstruksi (KKK). Pekerjaan konstruksi bukan layang terus dilanjutkan. Penghentian sementara dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh oleh KKK.

Delapan kriteria proyek yang dievaluasi adalah pekerjaan yang (1) menggunakan balok/gelagar-I beton langsing, (2) menggunakan sistem hanging scaffolding, (3) menggunakan sistem balance cantilever precast/in situ, (4) menggunakan sistem launcher beam/frame, (5) memiliki tonase besar, (6) mempunyai rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari 5, (7) mempunyai faktor keamanan sistem bekisting kurang dari 4, dan (8) menggunakan sistem kabel. 

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 36 proyek yang pengerjaan konstruksi layangnya dihentikan sementara dan dievaluasi, terdiri dari 32 proyek jalan tol, 3 proyek konstruksi kereta api ringan (light rail transit/LRT) dan 1 proyek jalur kereta api dwiganda (double double track/DDT). Surat perihal pemberhentian sementara pekerjaan konstruksi layang telah disampaikan Menteri Basuki per tanggal 21 Februari 2018 kepada perusahaan konstruksi baik BUMN maupun swasta yang mengerjakan proyek-proyek tersebut, serta kepada para Kepala Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa tidak seluruh pekerjaan di 36 proyek tersebut yang dihentikan sementara. Untuk pekerjaan konstruksi bukan layang seperti pengaspalan, rigid pavement, pembersihan lapangan, dan pembangunan infrastruktur lainnya terus dilanjutkan. Pemerintah juga meyakini evaluasi tidak akan menghambat pekerjaan konstruksi di lapangan. Jika proyek telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui, pekerjaan dapat dilanjutkan. 

“Keputusan dilanjutkan atau tidaknya pekerjaan konstruksi layang bergantung hasil evaluasi, project by project dan tidak harus bersamaan,” kata Menteri Basuki. 

Dalam melakukan evaluasi, KKK menggunakan delapan kriteria penilaian yang masing-masing terdiri dari sejumlah indikator. Kedelapan kriteria penilaian adalah (1) desain dapat dibangun dengan selamat, (2) memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, (3) menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, (4) menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, (5) menggunakan material yang memenuhi standar mutu sesuai SNI, (6) menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, (7) melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP), dan (8) keberadaan konsultan pengawas.
 Proyek konstruksi layang pertama yang dilanjutkan pekerjaannya setelah penghentian sementara adalah pembangunan Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua. Pengangkatan bentang tengah jembatan ini dilakukan Rabu (21/2), satu hari setelah pengumuman kebijakan penghentian sementara oleh pemerintah. Proses tersebut dapat dijalankan setelah dievaluasi oleh KKK dan Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dan dinyatakan dapat dilanjutkan.

Pemerintah mengharapkan sikap proaktif dari perusahaan konstruksi agar evaluasi dapat segera dilakukan. Perusahaan konstruksi diminta untuk menyiapkan dokumen terkait dan disampaikan kepada KKK. Untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi, KKK telah membuka kantor sekretariatnya setiap hari, termasuk hari Sabtu dan Minggu.

“Proyek yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan keluarnya rekomendasi,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarief Burhanuddin selaku Ketua KKK. (*)

Biro Komunikasi PublikKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Lihat Berita Yang Lain

Jelang Tahun SDM, Kemnaker Sinergikan Pembangunan Ketenagakerjaan Tingkat Pusat dan Daerah

10 Juli 2018 0

Usai fokus pada pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia merencanakan tahun 2019 sebagai tahun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).Untuk itu, Kementerian [...]

Pemerintah Minta Industri Infrastruktur Serius Terapkan SMK3

16 Januari 2018 0

Oleh karenanya, Menaker mengingatkan agar investasi terhadap K3 di perusahaan, jangan dianggap sebagai beban. Investasi K3 justru menjadi bagian yang penting, bukan menjadi beban perusahaan. Hal ini [...]

Kerja Bersama, Percepatan Kemudahan Berusaha di Indonesia Makin Diakui di Dunia

01 November 2017 0

Capaian ini melanjutkan tren percepatan peningkatan peringkat dalam dua tahun terakhir. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari 106 ke peringkat 91. Pada tahun [...]