Kamis, 31 Maret 2016 15:19 WIB 0 Komentar 329 Dilihat
Pemerintah Akan Tindak Tegas BLK Yang Gunakan Syarat Pendidikan Formal

Pemerintah Akan Tindak Tegas BLK Yang Gunakan Syarat Pendidikan Formal

Direktur Jenderal Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Khairul Anwar menyatakan mulai saat ini pemerintah tidak lagi membatasi masyarakat yang akan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Artinya, mulai tahun ini masyarakat yang menganggur dan pendidikan terakhirnya adalah SD dan SMP bisa mengikuti pelatihan BLK.

“Alasannya, agar semua angkatan kerja dapat mengakses pelatihan tanpa syarat pendidikan formal yang ketat,” kata Khairul, seperti dilansir BeritaEmpat, Rabu (30/3).

Bahkan tambah dia, atas perintah dari atasannya yakni Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, lulusan SMK, SMA, atau sederajat D III, SI, dan lulusan lainnya tidak diperkenankan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pasalnya masyarakat yang berlatarbelakang pendidikan lebih dari SMK sudah lebih mahir dan lebih siap menghadapi iklim industri kerja.

“Hal tersebut juga sudah kami sampaikan ke BLK-BLK di daerah. Jadi tidak lagi mempersyaratkan pendidikan formal untuk masuk ke dalam BLK. Tetapi juga diprioritaskan kepada para penganggur SLTA ke bawah,” ujarnya.

Jika kedapatan masih ada beberapa masyarakat yang berpendidikan SLTA ke atas mengikuti pelatihan BLK. Kemnaker tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada para pengurus BLK. “Saya himbau kepada masyarakat agar lapor jika kedapatan hal seperti itu,” tukasnya.

Adapun target untuk tahun ini, di mana penyelenggaraan pelatihan kerja bagi 500.000 – 1 juta orang tenaga kerja dalam menghadapi era MEA yang sudah berlaku saat ini. Pasalnya seiring dengan pelaksanaan MEA kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pemintaan pasar kerja industri masih sangat banyak. Karena itu, harus dipersiapkan calon tenaga kerja yang siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya.

Jadi angkatan kerja berlatarbelakang pendidikan formal tinggi atau setidaknya SMA berpeluang sama dengan lulusan SD atau SMP yang dibekali kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Karena yang penting, dalam era MEA ini adalah kualitas SDM yang baik.

Berdasarkan data Kemnaker saat ini ada 276 BLK di seluruh Indonesia. Sebanyak 14 di antaranya BLK milik Kemenaker, sedangkan sisanya 262 dimiliki pemda provinsi dan kabupaten atau kota.

Sementara itu, pola pelatihan di BLK-BLK milik pemerintah daerah akan ditekankan pada jenis pelatihan sesuai yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Seperti pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektronik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian, dan perkebunan. Secara umum, Menteri Hanif Dakhiri meminta para pengurus serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) mendukung program peningkatan produktivitas tersebut.

 

Lihat Berita Yang Lain

Peluang Kerja di Bidang Teknik Pengelasan Masih Terbuka Luas di Dalam dan Luar Negeri

25 Agustus 2017 0

Kerjasama antara pemerintah dengan dunia industri dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di dunia industri.  Termasuk industri-indutri  terkait teknis pengelasan yang [...]

Cetak Tenaga Kerja Terampil Sektor Pariwisata, BLK Lotim Gandeng Perusahaan Kapal Pesiar Amerika

24 Februari 2017 0

Setelah 2 tahun secara efektif melatih masyarakat Indonesia pada sektor pariwisata, UPTP Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur siap menyuplai tenaga kerja terampil pada industri kapal pesiar dan [...]

BLK Lombok Timur Targetkan Latih 1500 Tenaga Kerja Kapal Pesiar

23 Februari 2017 0

Sepanjang tahun 2017 ini, pelatihan kejuruan pariwisata kapal pesiar dan perhotelan di BLK Lombok Timur telah berjalan sebanyak 2 gelombang yang diikuti 251 peserta. Gelombang I diikuti 114 peserta [...]