Kamis, 31 Maret 2016 15:19 WIB 0 Komentar 295 Dilihat
Pemerintah Akan Tindak Tegas BLK Yang Gunakan Syarat Pendidikan Formal

Pemerintah Akan Tindak Tegas BLK Yang Gunakan Syarat Pendidikan Formal

Direktur Jenderal Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Khairul Anwar menyatakan mulai saat ini pemerintah tidak lagi membatasi masyarakat yang akan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Artinya, mulai tahun ini masyarakat yang menganggur dan pendidikan terakhirnya adalah SD dan SMP bisa mengikuti pelatihan BLK.

“Alasannya, agar semua angkatan kerja dapat mengakses pelatihan tanpa syarat pendidikan formal yang ketat,” kata Khairul, seperti dilansir BeritaEmpat, Rabu (30/3).

Bahkan tambah dia, atas perintah dari atasannya yakni Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, lulusan SMK, SMA, atau sederajat D III, SI, dan lulusan lainnya tidak diperkenankan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pasalnya masyarakat yang berlatarbelakang pendidikan lebih dari SMK sudah lebih mahir dan lebih siap menghadapi iklim industri kerja.

“Hal tersebut juga sudah kami sampaikan ke BLK-BLK di daerah. Jadi tidak lagi mempersyaratkan pendidikan formal untuk masuk ke dalam BLK. Tetapi juga diprioritaskan kepada para penganggur SLTA ke bawah,” ujarnya.

Jika kedapatan masih ada beberapa masyarakat yang berpendidikan SLTA ke atas mengikuti pelatihan BLK. Kemnaker tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada para pengurus BLK. “Saya himbau kepada masyarakat agar lapor jika kedapatan hal seperti itu,” tukasnya.

Adapun target untuk tahun ini, di mana penyelenggaraan pelatihan kerja bagi 500.000 – 1 juta orang tenaga kerja dalam menghadapi era MEA yang sudah berlaku saat ini. Pasalnya seiring dengan pelaksanaan MEA kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pemintaan pasar kerja industri masih sangat banyak. Karena itu, harus dipersiapkan calon tenaga kerja yang siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya.

Jadi angkatan kerja berlatarbelakang pendidikan formal tinggi atau setidaknya SMA berpeluang sama dengan lulusan SD atau SMP yang dibekali kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Karena yang penting, dalam era MEA ini adalah kualitas SDM yang baik.

Berdasarkan data Kemnaker saat ini ada 276 BLK di seluruh Indonesia. Sebanyak 14 di antaranya BLK milik Kemenaker, sedangkan sisanya 262 dimiliki pemda provinsi dan kabupaten atau kota.

Sementara itu, pola pelatihan di BLK-BLK milik pemerintah daerah akan ditekankan pada jenis pelatihan sesuai yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Seperti pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektronik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian, dan perkebunan. Secara umum, Menteri Hanif Dakhiri meminta para pengurus serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) mendukung program peningkatan produktivitas tersebut.

 

Lihat Berita Yang Lain

Dapatkan Berbagai Informasi Pelatihan Kerja di Kios3in1

28 Desember 2016 0

Pada laman yang terhubung dengan masing-masing UPTD/BLK, masyarakat dapat mengakses informasi pelatihan kerja sekaligus melakukan pendaftaran secara on-line.

Menaker: Empat Kebijakan untuk Perkuat Akses dan Mutu Pelatihan Kerja Indonesia

14 Desember 2016 0

Jakarta – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 125,44 juta orang dari 189,10 juta penduduk Indonesia di usia kerja. Angka [...]

Menaker Tinjau Langsung Pelatihan di BLK Lampung

11 November 2016 0

Dalam rangka menunaikan visi besarnya untuk meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia,  Menteri Ketenagkerjaan RI, M. Hanif Dhakiri meninjau langsung proses pelatihan vokasional di Balai Latihan [...]