Jumat, 29 April 2016 16:38 WIB 0 Komentar 251 Dilihat
Pelanggaran Izin Penggunaan Jasa TKA Tertangkap di Halim

Pelanggaran Izin Penggunaan Jasa TKA Tertangkap di Halim

Jakarta – Lima orang tenaga kerja asing (TKA) berkewarganegaraan Tiongkok yang ditangkap oleh TNI AU di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (26/4/2016). Lima orang TKA yang bersangkutan ditangkap ketika sedang bekerja dalam pembangunan rel Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung. Setelah dilakukan pengecekan data di Direktorat Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) dan data perlintasan di Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham), didapati bahwa dari 5 orang pekerja asing asal Tiongkok tersebut, 4 orang diantaranya mengantongi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan 1 orang lainnya tidak memiliki izin kerja. Sehingga, 1 orang melanggar karena bekerja tanpa izin kerja.

“Setelah dicek datanya, 4 orang pekerja asing yang memegang izin kerja itu memiliki izin kerja jangka pendek (6 bulan) dengan jabatan 2 orang technical engineer, 1 orang finance manager dan 1 orang lainnya sebagai research and development manajer. Dalam hal jabatan ini tidak masalah karena memenuhi ketentuan yang ada,” terang Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Jakarta, Kamis (29/4/2016).

Namun, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa adanyan ketidak sesuaian data dalam IMTA dengan kerja di lapangan. Dalam IMTA, para TKA tersebut bekerja atas nama perusahaan PT. Teka Mining Resources (TMR). Artinya, PT TMR itulah pengguna sah dari keempat pekerja asing tersebut. Ternyata dari hasil pemeriksaan Imigrasi di lapangan, keempat orang tersebut bekerja atas nama PT. GCM (Geo Central Mining).

“Dalam hal ini berarti ada pelanggaran dalam pelaksanaan IMTA terkait dengan perubahan perusahaan pengguna. Ini merupakan penyalahgunaan izin kerja,” paparnya.

Selain penyalahgunaan izin kerja, didapati pula bahwa keempat TKA bekerja tidak sesuai dengan jabatannya, baik sebagai technical engineer, finance manager, maupun research and development .

“Khusus terkait dengan aktivitas ilegal mereka di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma tentunya menjadi ranah dari Otoritas Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusuma,” lanjut Menteri Hanif.

Menaker Hanif juga menyampaikan, dengan temuan-temuan tersebut, maka Kemnaker mengambil beberapa langkah,Pertama, PT. TMR dan PT. GCM diblokir sementata dari sistem pelayanan TKA online di Direktorat PPTKA Kemnaker. Kedua, PT. TMR dan PT GCM dipanggil untuk klarifikasi. Tiga, menurunkan pengawas ketenagakerjaan ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Imigrasi, otoritas Pangkalan Udara Halim, dan instansi terkait guna pemeriksaan kasus. Keempat, bersama-sama dengan instansi terkait dilakukan pendalaman pemeriksaan kepada para pekerja asing yang melanggar. Kelima, melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang ada.

Ia menambahkan, Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan bekerja di Indonesia sepanjang memenuhi syarat, baik terkait izin tinggal dari keimigrasian, izin kerja, syarat kompetensi, jabatan yang diduduki dan lain-lain termasuk membayar levy (retribusi) melalui bank dan langsung ke kas negara.

“Selama orang asing bekerja di Indonesia mengantongi izin dan di lapangan bekerja sesuai dengan izin tinggal maupun izin kerja yang diterbitkan alias memenuhi semua ketentuan yang ada, maka tidak ada masalah. Tetapi jika melakukan pelanggaran ya harus ditindak sesuai ketentuan yang ada, termasuk pencabutan IMTA dan memudikkan pekerja asing yang melanggar ke kampung asalnya,” pungkasnya.

Lihat Berita Yang Lain

Malaysia Harus Bertindak Tegas untuk Mengakhiri Perlakuan Diskriminatif Bagi Pekerja Asing

09 Juni 2017 0

Perekonomian Malaysia sangat diuntungkan dari mempekerjakan pekerja migran di beberapa sektor penting seperti manufaktur, konstruksi dan perkebunan. Namun, memastikan agar pekerja migran menerima [...]

Pentingnya Sikap Toleransi Bagi Generasi Muda Agar Terhindar Dari Isu SARA

23 Januari 2017 0

Oleh karena itu, salah satu upaya yang terus diperjuangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) saat ini adalah meningkatkan kompetensi angkatan kerja. Dengan adanya kompetensi, angkatan [...]

Isu TKA Harus Ditanggapi Secara Obyektif dan Proporsional

04 Januari 2017 0

Menaker memaparkan, keberadaan TKA ilegal merupakan salah satu persoalan yang terjadi pada banyak negara-negara dunia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terbuka saat ini. Indonesia [...]