Minggu, 08 Januari 2017 18:18 WIB 0 Komentar 180 Dilihat
Menaker: Serikat Buruh Adalah Alat Buruh Dalam Memperjuangkan Kepentingannya

Menaker: Serikat Buruh Adalah Alat Buruh Dalam Memperjuangkan Kepentingannya

Bogor - Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SP/SB) merupakan alat perjuangan bagi para pekerja/buruh dalam memperjuangkan aspirasi dan suaranya. Negara pun menjamin kebebasan bagi pekerja/buruh untuk berserikat tersebut sebagaimana termaktub dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, gerakan SP/SB diharapkan semakin efektif dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya.

"Pekerja kita itu bebas berserikat. Makanya saya imbau kepada perusahaan, kalau ada pekerja kita ingin berserikat, jangan dipecat, jangan di-PHK. Dijamin oleh konstitusi. Dijamin oleh undang-undang. Karena serikat buruh adalah alat perjuangan buruh dalam memperjuangkan kepentingannya dalam konteks hubungan industrial," kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat berdialog dengan ribuan pekerja/buruh dan masyarakat dalam acara 'Pelantikan Pospera Kab. Bogor dan Diskusi Buruh Bersama Menteri Ketenagakerjaan RI' di Bogor, Minggu (8/1/2017).

Menurut Menaker, efektifitas gerakan SP/SB akan terlihat salah satunya melalui kepesertaan SP/SB yang meningkat. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya.

Berdasarkan Data Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, proses demokrasi Ketenagakerjaan Indonesia saat ini telah membentuk 12 Konfederasi Serikat Pekerja dan 111 Federasi Serikat Pekerja. Sebaliknya, kepesertaan dari SP/SB sendiri malah menurun. Pada tahun 2007, tercatat ada 3,4 juta pekerja/buruh yang mengikuti keanggotaan SP/SB. Sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 2,7 juta.

"SP-nya sangat bebas. Bahkan lebih bebas dari Amerika. Lebih bebas dari Eropa. Oleh karena itu saya ingin mengajak agar kebebasan itu juga bermanfaat untuk kita semua," ungkap Menteri Hanif.

Oleh karenanya, diantara beberapa hal yang perlu diperhatikan SP/SB saat ini adalah kompetensi. SP/SB saat ini harus lebih  terlibat aktif dalam peningkatan kompetensi anggotanya agar kesejahteraan anggotanya dapat meningkat.

Saat ini, angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh masyarakat pendidikan menengah ke bawah (SD-SMP). Hal ini harus menjadi perhatian bersama oleh stakeholder ketenagakerjaan.

"Nah maka dari itulah pemerintah melakukan sejumlah terobosan penguatan akses dan mutu dari pelatihan kerja. Semua orang dimana saja harus bisa mendapatkan pelatihan kerja yang mereka butuhkan," terang Menteri Hanif.

Selain pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi, pemerintah juga mempermudah akses permodalan berwirausaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bunganya pun terus ditekan oleh pemerintah, agar semakin mudah untuk diakses oleh masyarakat meneke bawah.

"Penguatan akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat. Insya Allah tahun ini akan diturunkan (bunganya) tidak sampai 7 persen," jelas Menaker.

Langkah-langkah pemerintah ini lah yang diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk peran SP/SB untuk memaksimalkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Lihat Berita Yang Lain

SKKNI Terus Ditinjau Agar Sesuai Dengan Kebutuhan Industri

16 Februari 2017 0

Perlu masyarakat pahami, SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pembinaan, persiapan SDM yang berkualitas, kompeten yang diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan berlaku secara [...]

Pentingnya Peran Swasta Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

03 Februari 2017 0

Hal ini dikarenakan untuk mencapai target tahun 2030 , kebutuhan tenaga kerja terampil berkisar 113 juta. Sedangkan pada tahun 2016 Indonesia baru memiliki sekitar 57 juta tenaga kerja terampil [...]

Indonesia-New Zealand Jajaki Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan

31 Januari 2017 0

Pada pertemuan tersebut, berbagai kerja sama untuk mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia sangat penting. Mengingat 60 persen dari 125,44 juta angkatan kerja Indonesia adalah [...]