Rabu, 20 Desember 2017 17:58 WIB 0 Komentar 4708 Dilihat
Menaker Ingin Peran SP/SB Ditingkatkan di Era Ekonomi Digital

Menaker Ingin Peran SP/SB Ditingkatkan di Era Ekonomi Digital

Jakarta - Era ekonomi digital telah memberikan pengaruh terhadap dinamika dunia usaha dan industri. Untuk itu, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) harus meningkatkan soliditas organisasinya agar dapat menghadapi berbagai tantangan perubahan yang terjadi.

"Saya juga ingin melihat gerakan buruh di Indonesua ini kuat, solid, dan semakin berperan dalam pembangunan nasional," kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada acara Kongres IX KSPSI di Jakarta pada Hari Rabu (20/12/2017).

Menurut Menaker, perkembangan teknologi dan informasi harus dilihat secara obyektif. Meskipun dalam faktanya ada sejumlah jenis pekerjaan yang hilang, perkembangan teknologi dan informasi juga diyakini dapat menciptakan jenis pekerjaan yang baru.

"Kita harus bisa lebih obyektif dalam melihat situasi dan kondisi," tutur Menaker.

Oleh karenanya, SP/SB bersama-sama dengan pihak perusahaan harus membangun hubungan industrial yang harmonis. Serta memperkuat dialog bipartit dengan perusahaan.

Hal inilah yang dinilai Menaker sebagai modal awal semua pihak dalam mengantisipasi perkembangan dunia industri yang terjadi.

"Tidak semua hal bisa digantikan dengan teknologi," ujar Menaker.

Adapun, salah satu instrumen yang dapat meningkatkan hubungan industrial yang harmonis adalah disepakati dan tersusunnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berdasarkan data World Bank, 96% pekerja merasa puas terhadap perusahaannya yang berhasil menyusun PKB.

Menakerpun memberi catatan, dalam penyusunan PKB tersebut umumnya ada dua persoalan utama. Pertama, representasi pekerja bagi perusahaan yang terdapat banyak SP/SB. Kedua, penyusunan tata tertib.

Kedua persoalan tersebut menurut Menaker harus diselesaikan dengan penguatan soliditas antar anggota maupun antar organisasi. Sehingga dapat memunculkan satu suara. Serta memperkuat dialog bipartit dengan perusahaan.

"Sehingga saat membicarakan hal-hal yang penting ini sudah nyetrum semua dan memperlancar (penyelesaian) permasalahan yang ada," paparnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan, masyarakat Indonesia masih menghadapi 3 masalah klasik yang hingga saat ini belum terselesaikan. Yakni sandang, pangan, papan (pakaian, makanan, dan tempat tinggal). Padahal menurut Mendagri ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia.

Untuk itu, upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi yang merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai pembangunan hunian harus mendapatkan dukungan dari SP/SB. Salah satunya dengan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perusahaan.

"Tiga hal ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama," papar Mendagri.

Dalam kongres yang mengangkat tema "Membangun Pekerja Indonesia Mandiri dan Profesional" tersebut turut dihadiri Dirjen PHI dan Jamsos Haiyani Rumondang, Dirjen Binwasnaker Irjen Pol Sugeng Priyanto, Sekjen Mendesa Anwar Sanusi, Kabag Intelkam Komjen Pol Lutfi Lubihanto, Asop Panglima TNI Laksda Bambang Haryono, dan Deputi IV Kantor Staf Presiden RI Eko Sulistyo.


Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Kerjasama Pekerja dan Pengusaha Dukung Perekonomian Nasional

16 April 2018 0

Menurutnya, dialog sosial inilah sarana bagi semua pihak untuk menuangkan gagasannya. Termasuk, mencari jalan keluar manakala terjadi perselisihan. "Dalam interaksi hubungan industrial, kita ini kan [...]

Kemnaker Targetkan 14.379 Perusahaan Miliki PKB pada 2018

08 April 2018 0

Manfaat PKB adalah agar pengusaha dan pekerja memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengurangi munculnya perselisihan hubungan industrial, membantu ketenangan kerja bagi pekerja, dan memberikan [...]

Kemnaker Terus Kaji Aturan Ketenagakerjaan Transportasi Online

29 Maret 2018 0

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri  mengatakan pihaknya belum bisa membicarakan hasil akhir dari kajian karena masih melakukan kordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga [...]