Rabu, 26 Juni 2019 17:48 WIB 0 Komentar 351 Dilihat
Menaker Dorong BPJS Ketenagakerjaan Optimalkan Pelayanan Kepesertaan

Menaker Dorong BPJS Ketenagakerjaan Optimalkan Pelayanan Kepesertaan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus tingkatkan pelayanan yang optimal bagi kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Menaker dalam memberikan sambutannya di acara Halalbihalal BPJS Ketenagakerjaan,Jakarta,Rabu (26/6/2019).

Diawal sambutannya, Hanif mengucapkan Selamat Hari Idul fitri dan permohonan maafnya kepada seluruh jajaran Direksi beserta para pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya pribadi dan juga mewakili Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Ramadhan dan idul Fitri kali ini menjadi berkah untuk kita semua, dan juga menjadi berkah bagi Indonesia yang sejahtera,” kata Hanif.

Pada kesempatan ini Hanif menekankan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan jaminan sosial yang berkualitas.

“Saya mendorong kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memastikan terlindunginya jaminan sosial bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali,” ungkap Hanif.

Untuk menyiasatinya tersebut, Hanif memandang perlunya kajian pembelajaran secara mendalam maupun melakukan pembelajaran dengan Negara yang memiliki sistem jaminan sosial yang sudah maju.

Hanif juga menyoroti terkait kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan salah satunya yakni tentang tata kelola, dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan didalam BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan kedepannya perlu untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, yang dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan,” ujar Hanif.

Hanif menyampaikan solusi untuk meningkatkan pelayanan yang baik, yakni dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal kepada perusahaan-perusahaan agar pelayanan bisa lebih cepat dan efektif.

Di akhir sambutannya, tak lupa Hanif mengucapkan apresiasi terhadap kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan, yang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Biro Humas Kemnaker