Rabu, 04 Januari 2017 13:51 WIB 0 Komentar 213 Dilihat
Mekanisme Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan TKA Oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Mekanisme Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan TKA Oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Jakarta – Penggunaan jasa Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan bagian dari upaya peningkatan investasi dan keterbukaan ekonomi saat ini. Meski hubungan ekonomi antar negara semakin terbuka berikut pasar tenaga kerjanya, masyarakat Indonesia diharap untuk tidak cemas karena saat ini Indonesia memiliki mekasnisme pengendalian dan pengawasan TKA yang jelas.

“Kita juga mendukung agar investasi itu meningkat, dan juga ekspor, lalu juga perluasan kesempatan kerja. Namun kita juga punya mekanismenya. Mau bagaimanapun masuknya TKA ke Indonesia ini ada pengendalian yang jelas. Lalu juga pengawasan yang jelas,” ujar Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Maruli A. Hasoloan di Kantor Kemnaker Jakarta, Rabu (4/1/2016).

Bentuk pengendalian itu adalah dengan diterapkannya berbagai aturan penggunaan TKA, seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan  Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, persyaratan penggunaan TKA adalah:

  1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat  jabatan yang akan diduduki oleh TKA
  2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 tahun
  3. Membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan diklat
  4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan
  5. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia, dan
  6. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan.

“Makanya kita sebutkan adalah pengendalian TKA. Jadi kita mengendalikan itu dengan jabatan tertentu, waktu tertentu, dengan tetap mempriotitaskan tenaga kerja Indonesia,” ungkap Maruli.

Dengan aturan jabatan tertentu bagi TKA, ia menilai bahwa hal ini merupakan bukti negara lebih memprioritaskan tenaga kerja dari dalam negeri. Ditunjang dengan adanya kewajiban pendampingan, maka hal ini juga akan menjadi bagian dari Transfer of Technology dan Transfer of Knowledge dari TKA kepada pekerja Indonesia.

“Itu yang kita berikan izin itu untuk yang high skill. Jadi tenaga kerja yang susah diperoleh untuk mengisi posisi. Dalam kaitan itu dia ada transfer technology. Jadi ada suatu bimbingan untuk tenaga kerja kita,” terangnya.

Adapun, mekanisme pengawasan TKA yang digunakan di Indonesia adalah:

Pertama, pengawasan preventif-edukatif yang mencakup sosialisasi, bimbingan teknis pelaksanaan aturan penggunaan TKA, dan pembinaan kepada perusahaan pengguna TKA. Kedua, pengawasan persuasif non-justisia. Ini mencakup pemeriksaan atas pelanggaran penggunaan TKA, baik secara pro-aktif maupun responsif berdasarkan laporan dari masyarakat. Ketiga, pengawasan represif pro-justisia. Ini mencakup penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran aturan penggunaan TKA.

“Pengawasan itu bisa kita lakukan berkala, khusus, lalu juga insidentil, dan juga responsif,” paparnya.

Lihat Berita Yang Lain

Komitmen Wujudkan Good Governance, Kemnaker Selenggarakan Diklat Probity

07 April 2017 0

salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real time) [...]

Pengawas Ketenagakerjaan dan Balai K3 Harus Sinergis Tegakkan Norma Ketenagakerjaan

09 Maret 2017 0

Hubungan erat antara Pengawas Ketenagakerjaan dengan Balai K3 ini, jelas Dirjen Maruli, terletak pada fungsi keduanya yang menjalankan fungsi publik. Yakni sama-sama bertugas untuk memastikan [...]

Meskipun Minim Pengawas, Kemnaker Tetap Lugas dan Tegas

07 Februari 2017 0

Menaker memaparkan bahwa Kemnaker memiliki skema yang jelas dalam pengawasan ketenagakerjaan. Ia pun memastika skema tersebut akan terus berjalan dengan baik.