Selasa, 17 Januari 2017 12:53 WIB 0 Komentar 813 Dilihat
Layanan Perizinan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Melalui TKA-Online

Layanan Perizinan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Melalui TKA-Online

Dalam menjalankan suatu bisnis, sangat memungkinkan dibutuhkannya tenaga ahli ataupun tenaga profesional dari luar negeri untuk meningkatkan kinerja usaha. Untuk itu, selain adanya persayaratan yang mengikat untuk menggunakan jasa Tenaga Kerja Asing (TKA), ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam menggunakan jasa TKA di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan RI sendiri melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), menyediakan layanan TKA online untuk mempermudah pelayanan bagi dunia usaha yang akan memperkerjakan TKA.

TKA online merupakan bentuk pelayanan perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara online. Perijinan dimaksud dapat dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah proses Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tahap kedua adalah proses Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Setiap Pemberi kerja yang menggunakan TKA wajib memiiki RPTKA dari Menteri (dikecualikan instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing). RPTKA dimaksud merupakan dasar untuk diterbitkannya IMTA.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online melalui web http//tka-online.kemnaker.go.id dengan mengupload semua dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:

  1. Surat permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang memuat alasan penggunaan TKA, ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja up. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diketik diatas kertas dengan kop perusahaan, beralamat lengkap disertai nomor telepon dan nomor faksimili dari pemberi kerja distempel dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
  2. Mengisi formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan diketik, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan distempel;
  3. Surat Kuasa/Surat Tugas yang dilengkapi KTP (ID Card) Pemberi dan Penerima Kuasa/Tugas;
  4. Surat Ijin Usaha dari instansi terkait;
  5. Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
  6. Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku  dari Kelurahan/Kepala Desa atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
  7. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)/TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh instansi terkait;
  8. Struktur Organisasi Perusahaan yang telah dilegalisir perusahan;
  9. Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
  10. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA, beserta rencana program Pendidikan dan Pelatihan untuk TKI pendamping;
  11. Surat Penunjukkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pendamping TKA yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan distempel disertai dengan copy KTP;
  12. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 
Untuk mengajukan permohonan IMTA Baru, pengguna TKA membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara online melalui laman http//tka-online.kemnaker.go.id dengan meng-upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
  1. keputusan pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
  2. polis asuransi TKA di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan
  3. passport TKA yang akan dipekerjakan;
  4. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
  5. draft perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
  6. surat rekomendasi dari instansi teknis terkait (apabila diperlukan);
  7. pas  photo ukuran 4X6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah (photo menggunakan kemeja berkerah dan tidak berkaos);
  8. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
  9. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
  10. surat penunjukan TKI pendamping.

Untuk mengetahui lebih lengkap proses dan tahapan memperkerjakan TKA, masyarakat dapat mengunjungi website resmi Kemnaker.go.id , atau melalui link binapenta.kemnaker.go.id.

Lihat Berita Yang Lain

Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Menko Perekonomian Resmi Meluncurkan Sistem OSS

09 Juli 2018 0

Hadir dalam peresmian sistem OSS ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri [...]

Tingkatkan Pengawasan TKA, Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA

18 Mei 2018 0

Pembentukan Satgas TKA merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, pengawasan TKA dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta Tim Pengawas [...]

Tingkatkan Layanan Ketenagakerjaan, Kemnaker Jalin Kerja Sama Dengan IBM

11 Mei 2018 0

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi International Business Machines (IBM) untuk meningkatkan integrasi sistem teknologi yang ada di Kemnaker [...]