Kamis, 10 Maret 2016 14:56 WIB 0 Komentar 233 Dilihat
Kemnaker Susun Strategi Lanjutan Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional

Kemnaker Susun Strategi Lanjutan Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bawah komando Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri terus mengurai benang kusut ketenagakerjan Indonesia dengan menyusun strategi lanjutan untuk memupuk optimisme bangsa Indonesia dalam mengoptimalkan peluang yang tercipta dari diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).


Sejumlah terobosan baik melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) termasuk pelitahan berbasis kompetensi maupun pengawasan peredaran tenaga kerja asing tengah menjadi perhatian serius Kemnaker. Perbaikan regulasi dan standarisasi setifikasi kompetensi, harmonisasi hubungan industrial serta peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan juga terus diupayakan dengan berbagai cara termasuk sosialisasi dan memberikan insentif.


"Pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Pegembagan sertifikasi kompetensi. Kita akan mendorong komitmen degan sejumlah perusahaan soal pelatihan," ujar Menaker di Gedung Nusantara I kompleks DPR RI dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI membahas anggaran Kemnaker RI tahun anggaran 2015 serta program prioritas tahun 2016, MEA, peningkatan Indikator pembangunan ketenagakerjaan tahun 2015 dan harapan kedepan, Kepesertaan BJS ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) DALAM MASA mea serta pekerja informal.  


Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, efisien dan transparan, Kemnaker menggagas Pelayanan Terbatu Satu Atap (PTSA) di kementerian ketenagakerjaan.


"Pelayanan satu atap yang kita maksud itu di Kementerian. pelayanan yang disediakan kementerian oleh publik, ibaratnya kita melakukan pelayanan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, kita melayani mengenai soal pelayanan perjanjian kerja bersama atau PKB, semua itu kita pusatkan di satu tempat.


Selanjutnya, di tahun ini Kemnaker juga terus menggenjot peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Sebab, IPK menjadi dasar evaluasi pembangunan semua daerah selain juga untuk menentukan program prioritas agar sinergis. 


"IPK naik, tapi tidak cukup. Kita membutuhkan terobosan agar keluar dari rerata menengah kebawah. Kita dorong daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran," papar Menaker.


Sedangkat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menaker kembali menegaskan sikap dasar pemerintah terhadap PHK yaitu, pertama, kalau bias jangan sampai ada PHK. Karena PHK harus dijadikan pilihan paling terakhir bagi perusahaan. 


Kedua, lanjut Menaker, walaupun karena satu dan lain alasan PHK harus dilakukan, maka harus didahuli dengan dialog sosial dengan serikat pekerja setempat, dan jangan sampai terjadi PHK sepihak. Ketiga, ketika PHK benar-benar terjadi, hak-hak pekerja harus dipenuhi agar tidak menyisakan masalah. Keempat, pemerintah sudah menyiapkan program-program bamper bagi korban-korban PHK.

Lihat Berita Yang Lain

ASEAN Sepakati Konsensus Perlindungan Pekerja Migran

14 November 2017 0

MANILA – Salah satu keputusan penting dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Manila, Filiphina, adalah disepakatinya konsensus perlindungan bagi pekerja migran di seluruh negara [...]

Peluang Kerja di Bidang Teknik Pengelasan Masih Terbuka Luas di Dalam dan Luar Negeri

25 Agustus 2017 0

Kerjasama antara pemerintah dengan dunia industri dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di dunia industri.  Termasuk industri-indutri  terkait teknis pengelasan yang [...]

Menaker Ingatkan Perusahaan Agar Sediakan Ruang Laktasi Bagi Ibu Menyusui

18 Agustus 2017 0

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan perusahaan swasta, BUMN/BUMN serta instasi pemerintah  agar menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI(ruang laktasi) [...]