Kamis, 10 Maret 2016 14:56 WIB 0 Komentar 287 Dilihat
Kemnaker Susun Strategi Lanjutan Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional

Kemnaker Susun Strategi Lanjutan Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bawah komando Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri terus mengurai benang kusut ketenagakerjan Indonesia dengan menyusun strategi lanjutan untuk memupuk optimisme bangsa Indonesia dalam mengoptimalkan peluang yang tercipta dari diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).


Sejumlah terobosan baik melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) termasuk pelitahan berbasis kompetensi maupun pengawasan peredaran tenaga kerja asing tengah menjadi perhatian serius Kemnaker. Perbaikan regulasi dan standarisasi setifikasi kompetensi, harmonisasi hubungan industrial serta peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan juga terus diupayakan dengan berbagai cara termasuk sosialisasi dan memberikan insentif.


"Pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Pegembagan sertifikasi kompetensi. Kita akan mendorong komitmen degan sejumlah perusahaan soal pelatihan," ujar Menaker di Gedung Nusantara I kompleks DPR RI dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI membahas anggaran Kemnaker RI tahun anggaran 2015 serta program prioritas tahun 2016, MEA, peningkatan Indikator pembangunan ketenagakerjaan tahun 2015 dan harapan kedepan, Kepesertaan BJS ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) DALAM MASA mea serta pekerja informal.  


Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, efisien dan transparan, Kemnaker menggagas Pelayanan Terbatu Satu Atap (PTSA) di kementerian ketenagakerjaan.


"Pelayanan satu atap yang kita maksud itu di Kementerian. pelayanan yang disediakan kementerian oleh publik, ibaratnya kita melakukan pelayanan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, kita melayani mengenai soal pelayanan perjanjian kerja bersama atau PKB, semua itu kita pusatkan di satu tempat.


Selanjutnya, di tahun ini Kemnaker juga terus menggenjot peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Sebab, IPK menjadi dasar evaluasi pembangunan semua daerah selain juga untuk menentukan program prioritas agar sinergis. 


"IPK naik, tapi tidak cukup. Kita membutuhkan terobosan agar keluar dari rerata menengah kebawah. Kita dorong daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran," papar Menaker.


Sedangkat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menaker kembali menegaskan sikap dasar pemerintah terhadap PHK yaitu, pertama, kalau bias jangan sampai ada PHK. Karena PHK harus dijadikan pilihan paling terakhir bagi perusahaan. 


Kedua, lanjut Menaker, walaupun karena satu dan lain alasan PHK harus dilakukan, maka harus didahuli dengan dialog sosial dengan serikat pekerja setempat, dan jangan sampai terjadi PHK sepihak. Ketiga, ketika PHK benar-benar terjadi, hak-hak pekerja harus dipenuhi agar tidak menyisakan masalah. Keempat, pemerintah sudah menyiapkan program-program bamper bagi korban-korban PHK.

Lihat Berita Yang Lain

Menaker Hanif Jamin Kualitas Lulusan BLK Setara Lulusan D3

02 April 2018 0

Serang -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri menjamin kualitas teknisi industri lulusan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang setara dengan lulusan Diploma 3 [...]

BBPLK Bekasi Targetkan 18.624 orang Ikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi

16 Februari 2018 0

BBPLK Bekasi mendapat tambahan 25 BLK binaan pada 2018. Sebelumnya BBPLK Bekasi hanya memiliki empat BLK binaan. Dengan tambahan tersebut jumlah BLK binaan BBPLK Bekasi menjadi 29 yang terdiri dari [...]

Pemerintah Terus Perkuat Mutu Pelatihan Kerja dan Pemagangan

22 November 2017 0

Untuk itu, pemerintah terus memperkuat mutu dan akses Balai Latihan Kerja (BLK) untuk kompetensi angkatan kerja Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat mengikuti pelatihan di BLK tanpa [...]