Selasa, 30 Mei 2017 19:03 WIB 0 Komentar 573 Dilihat
Dana BPJS Ketenagakerjaan Dikembangkan untuk Peningkatan Ekonomi Peserta

Dana BPJS Ketenagakerjaan Dikembangkan untuk Peningkatan Ekonomi Peserta

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri memberikan apresiasi kepada  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas prestasi dan kontribusinya terhadap pengembangan dana Jaminan Hari Tua (JHT), melalui penempatan  instrumen investasi di bidang properti.  Investasi dalam negeri yang salah satunya adalah berupa optimalisasi lahan milik BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan hasil sewa bangunan komersial.

Menurut Menaker Hanif, hasil sewa tersebut diharapkan dapat memberikan pemasukan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dipergunakan pengembangan program dan kepentingan peserta.

“Hasil sewa  berupa pengembalian dividen dari pemegang saham akan digunakan kembali untuk kepentingan peserta program jaminan sosial khususnya bagi peserta program JHT, “ ujar Menteri Hanif saat memberikan sambutan pada acara Ground Breaking Social Securtiy  (SS) Tower di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017).

Peletakkan batu pertama pembangunan SSC disaksikan oleh Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (PP), Tumiyana.

Ditegaskan Menaker Hanif,  adanya pembangunan SS Tower ini diharapkan secara tidak langsung dapat mendorong perputaran ekonomi dengan mengurangi beban pengangguran, merangsang pembangunan infrastruktur dan  menciptakan ikim kemitraan yang saling menguntungkan dengan dunia usaha. 

“Pembangunan gedung ini akan membawa dampak terhadap kemajuan bersama termasuk pertumbuhan ekonomi regional, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, “ katanya.

Menaker Hanif menambahkan SS Tower juga  sebagai kebanggaan seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menjadi lambang kemitraan yang sinergis dan aplikatif untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja. 

Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, penempatan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan dalam investasi properti merupakan salah satu strategi manajemen untuk memberikan hasil pengembangan yang optimal bagi peserta. Investasi tersebut diantaranya berwujud SS Tower, yang digagas BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat direalisasikan pembangunannya pada tahun 2017 ini.

“Gedung ini dibangun diatas lahan milik program BPJS, jadi ini juga salah satu bentuk optimalisasi lahan yang kami kelola. Dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp500 miliar, hasil sewa properti ini akan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk hasil pengembangan JHT, " kata Agus.

Agus juga menerangkan pemilihan nama SS Tower, tentunya tidak lepas dari arti kata Jaminan Sosial, yang merupakan terjemahan langsung dari kata Social Security. Desain modern stylish yang unik  berbentuk sarang lebah dan nama Social Security, diharapkan menjadi landmark baru Kota Jakarta, sehingga akan mendongkrak kesadaran masyarakat tentang jaminan sosial. 

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT - SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Gedung A Lantai 1 (Press Room); Gedung B Lantai 2
Telp. 021-5252748 - Fax. 021-52963276

website : www.kemnaker.go.id twitter : @KemnakerRI

Lihat Berita Yang Lain

Kemnaker – BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan

15 Februari 2018 0

Penandatangan PKS dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3) Sugeng Priyanto dengan Direktur Kepesertaan BPJS [...]

Indonesia Sharing Informasi  Soal Pengupahan dan Jaminan Sosial  Kepada  Pemerintah Vietnam

28 November 2017 0

Dalam kunjungan ini,  pemerintah Vietnam meminta informasi, penjelasan dan sharing pengalaman tentang sistem pengupahan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang diterapkan pemerintah [...]

Pemerintah Dorong Peningkatan Kualitas Layanan dan Cakupan Kepesertaan BPJS

23 November 2017 0

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorongnya adalah diberlakukannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja [...]