Kamis, 01 Desember 2016 18:31 WIB 0 Komentar 150 Dilihat
5 Langkah Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi Dengan Kebutuhan Industri

5 Langkah Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi Dengan Kebutuhan Industri

Jakarta – Kesesuaian antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan perkembangan dunia industri sangat penting untuk mendorong pertumbuhan produktivitas nasional. Dengan adanya keseuaian tersebut, output dari lembaga pendidikan dan pelatihan akan mampu memenuhi kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja kompeten.

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) bersama sejumlah kementerian/lembaga terus bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan link and match antara output pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia industri tersebut.

“Oleh karena itulah saat ini kita sedang bersama-sama kementerian terkait, ini bagaimana pendidikan dan pelatihan vokasi benar-benar dilakukan secara konsisten,” ujar Dirjen Binalattas Kemnaker Khairul Anwar dalam acara RAPIMNAS Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Tahun 2016 di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Dalam rangka mensinkronkan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, Khairul memaparkan 5 langkah yang dilakukan Kemnaker untuk mendorong tujuan tersebut.

Pertama, membangun sistem informasi pasar kerja. Sistem yang dibangun secara online ditujukan untuk mensinkronkan data kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja kompetitif dengan ketersediaan tenaga kerja.

“Ini beberapa tahun terakhir juga telah dibuatkan suatu regulasi yang mengatur wajib lapor kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan secara periodik,” ungkap Dirjen Khairul.

Kedua, standar kompetensi. Sebagai sebuah fondasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah terus mengoptimalkan penyususnan standar kompetensi dengan melibatkan dunia usaha dan industri.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Khairul mencontohkan penyusunan standar kompetensi di Jerman. Dimana The Association of German Chambers of Commerce and Industry (Deutscher Industrie- und Handelskammertag/DIHK) turut serta dalam penyusunan standar kompetensi, menetapkan kualifikasi, menjamin kredibilitas lembaga pelatihan, hingga sertifikasi di negara tersebut.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah juga tengah membuat Komite Vokasi yang mana akan memerankan beberapa peran dan fungsi yang telah dilakukan oleh DIHK tersebut.

“Oleh karena itu, kedepan kita ingin secara bertahap dilakukan kordinasi yang baik, sehingga peranan KADIN semakin besar di dalam menjamin memajukan SDM kita ini,” terangnya.

Ketiga, implementasi link and match lembaga pelatihan vokasi dengan industri. Hal ini dilakukan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah terus didorong untuk melakukan Forum Komunikasi Industri dengan industri setempat. Sehingga kurikulum dan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri setempat.

“Oleh karena itu kita mendorong setiap daerah ada forum komunikasi industri untuk mendiskusikan kebutuhan tenaga kerjanya hingga kebutuhan kualifikasinya. Disitu kita acu. Dari skema pelatihannya, 70 persen di LPK, 30 persen di industri,” kata Khairul.

Keempat, penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui akreditasi, dan terakhir meningkatkan daya SDM dengan sertifikasi profesi.

“Sedangkan bagaimana kita mencapai target secara kuantitas, kita lakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah program pemagangan di industri yang maksimum,” pungkasnya.

Lihat Berita Yang Lain

Tekan Angka Pengangguran, Bursa Kerja Harus Lebih Digencarkan

24 Maret 2017 0

Menurut Menaker, hal tersebut sudah diatur oleh aturan internasional, yakni Konvensi ILO Nomor 88 tentang Lembaga Layanan Penempatan Kerja.

Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Sumbawa Adakan Job Fair 2017

21 Maret 2017 0

Dalam pembukaan Job Fair pada hari Selasa, 21 Maret 2017, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Syafruddin Nur melaporkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa [...]

Bantuan Teknis Premi Asuransi Nelayan Untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

14 Maret 2017 0

Meski nelayan sebagai salah satu faktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan, tapi kondisi nelayan Indonesia masih belum dapat dikatakan sejahtera. Usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor [...]