Rabu, 16 Maret 2016 13:44 WIB 0 Komentar 576 Dilihat
Strategi 3 in 1 Kemnaker untuk Tingkatkan Daya Siang Tenaga Kerja

Strategi 3 in 1 Kemnaker untuk Tingkatkan Daya Siang Tenaga Kerja

Medan – Indonesia masih dihadapkan pada persoalan jenjang pendidikan angkatan kerja Indonesia yang masih rendah. Lebih dari 60 persen angkatan kerja Indonesia didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah. Untuk itu, Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) menerapkan strategi 3 in 1 untuk mendongkrak daya saing tenaga kerja Indonesia. Strategi 3 in 1 tersebut meliputi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan.

“ketika berbicara tentang angkatan kerja, pelatihan kerja menduduki urutan terdepan dari perencanaan tenaga kerja. Yang sudah kerja juga harus dilatih, apalagi dengan diberlakukannya MEA,” ujar Kebarenbang Kemnaker, Sugiarto Sumas dalam Rapat Kerja Teknis Ketenagakerjaan di Medan, Senin (7/3/2016).

Menurut Kabarenbang, rendahnya daya saing tenaga kerja akan berdampak pada upah yang rendah pula, terlebih sebelum diberlakukannya Upah Minimun (UM) melalui PP Nomor 78 Tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Selain membuat serangkain program pelatihan kerja untuk angkatan kerja baru, Kemnaker pun membuat beberapa program yang mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas pekerja.

Dengan berbagai perencanaan ketenagakerjaan yang telah disediakan saat ini, Kabarenbamg berharap Indeks Pembangunan Ketenagakerkaan (IPK) ditahun depan dapat membaik.

“setiap kemajuan ada ukurannya. bagaimana kemajuannya dari tahun ke tahun. target 2017, 58,” ungkapnya.

Untuk menciptakan perencaan pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik, Kemnaker telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kememdagri) dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam pengelolaan data. Menurutnya, untuk menciptakan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang baik diperlukan data yang akurat, sehingga perencanaan dapat mencapai target tepat sasaran.

“Perencaan tenaga kerja yang kita lakukan tidak mungkin dilakukan tanpa data yang bagus, karena tanpa data kita sulit mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Kemnaker sudah bekerjasama dengan Kemendagri, Dukcapil. Data individual penduduk sudah bisa kita akses,” paparnya.

Menurutnya, selama ini daerah yang rendah angka penganggurannya belum tentu rendah pula tingkat kemiskinannya. Oleh karenanya, dengan kerja sama tersebut perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dapat tersusun lebih baik lagi. Kemnaker juga menggandeng sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi untuk mempercepat proses perencanaan tersebut. Ia berharap, proses perencanaan pembangunaan ketenagakerjaan dapat segera terselesaikan.

“Harapan saya perencanaan ketenagakerjaan daerah bisa dipercepat proses penyelesaiannya. puslitbang akan bekerjasama dengan beberapa universitas dan LSM dalam penelitian,” pungkasnya.

Lihat Berita Yang Lain

Gelar Rakor, Barenbang Siapkan Money Follow Program

16 Maret 2016 0

Dalam rangka menyiapkan anggaran yang mengikuti program-program prioritas pemerintah pusat atau Money Follow Program, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Brenbang) Kementerian [...]

Kabarenbang: Pelayanan Ketenagakerjaan Akan Berbasis KTP Elektronik

24 Februari 2016 1

Mulai tahun 2016, pelayanan ketenagakerjaan akan berbasis Kartu Tanda Penduduk Elektonik (KTP-El). Langkah ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Nomor Induk [...]

Pemerintah Proses DWCP Baru Periode 2016-2019

17 Februari 2016 0

Pemerintah bersama kelompok pekerja dan pengusaha yang di dukung International Labour Organization (ILO) sedang memproses penyusunan Indonesian Decent Work Country Program (DWCP) baru periode [...]